Ketua DPRD DKI Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar PSBB: Bukan Lagi Sosialisasi

Muhammad Ilman Nafian - detikNews
Kamis, 10 Sep 2020 10:59 WIB
Prasetyo Edi Marsudi
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (Ari Saputra/detikcom)

Lebih lanjut Prasetio meminta Pemprov DKI Jakarta tidak memotong tunjangan kinerja ASN yang melakukan pengawasan di lapangan. Misalnya, ASN yang bekerja di Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, hingga Satpol PP.

"Seperti PNS di Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan. Mereka itu yang capek di lapangan, dan jangan sampai ada pemotongan," katanya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menarik rem darurat untuk mencegah penularan virus Corona (COVID-19) semakin masif. Dengan adanya kebijakan itu, akan kembali dilakukan pengetatan di berbagai sektor.

"Kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu, bukan lagi masa transisi tapi PSBB awal dulu," ujar Anies dalam video yang disiarkan di channel YouTube Pemprov DKI Jakarta, Kamis (9/9).

Menurut Anies, kembalinya PSBB ke tahap awal itu diterapkan karena kondisi Jakarta sudah mengkhawatirkan. Rem darurat ini mulai berlaku pada Senin (14/9).

"Kami sampaikan malam ini sebagai ancang-ancang, mulai Senin, 14 September kegiatan perkantoran yang non-esensial diharuskan melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah, bukan kegiatan usahanya yang berhenti, tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan. Kegiatan usaha jalan terus, tapi kegiatan perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan," katanya.

Halaman

(man/eva)