YLBHI: Revisi UU Kejaksaan Berpotensi Penyalahgunaan Wewenang

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 09 Sep 2020 13:28 WIB
Muhamad Isnur
Muhamad Isnur (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dkk menilai revisi UU Kejaksaan berpotensi penyalahgunaan wewenang dari hulu ke hilir. Sebab, peran kejaksaan di revisi itu semakin powerful.

Revisi pasal yang dimaksud yaitu pasal 30 ayat 5 yang mengatur wewenang dan tugas Kejaksaan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna mendukung kegiatan dan kebijakan penegakan hukum yang meliputi:

a. kewenangan selaku intelijen penegakan hukum;
b. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
c. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
d. pengawasan peredaran barang cetakan dan multimedia;
e. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
f. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
g. penyadapan dan menyelenggarakan pusat monitoring.

"Wewenang dan tugas ini memiliki beberapa masalah yaitu membuat Kejaksaan memiliki wewenang dari hulu ke hilir sehingga berpotensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Kejaksaan dalam hal ini berwenang sebagai intelijen, pengawasan, pencegahan, edukasi dan penegakan hukum," kata Ketua YLBHI Bidang Advokasi, Muhamad Isnur, kepada wartawan, Rabu (9/9/2020).

"Padahal kita tahu intelijen idealnya bukan fungsi yang bisa sekaligus melakukan eksekusi atau penegakan hukum. Selain itu fungsi pencegahan yang salah satunya diwujudkan dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat berpotensi bias dan diskriminatif karena Kejaksaan juga pengawas dan penegak hukum," sambung Isnur.

Menurut YLBHI, pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara adalah sebuah diskriminasi. Diskriminasi ini berakar pada stigma yang ada dalam UU 1/PNPS/1965.

"Pencegahan penodaan agama adalah pengekalan diskriminasi terhadap kelompok minoritas keagamaan/keyakinan. Ketiadaan definisi penodaan agama telah membuat berbagai tindakan dihukum dengan kriteria yang sama yaitu penodaan agama," ujar Isnur.

YLBHI meminta revisi UU harus menyelaraskan putusan MK yang memaknai kepercayaan setara dengan agama. Sehingga kewenangan kejaksaan dalam pengawasan harus ditinjau kembali dalam proses revisi tersebut.

"Revisi UU kejaksaan perlu melakukan harmonisasi dengan norma HAM internasional yang telah menjadi hukum Indonesia. Revisi UU Kejaksaan perlu melibatkan dan menyerapkan aspirasi publik khususnya kelompok minoritas dan rentan sesuai Pasal 28H ayat (2) UUD 1945," pungkasnya.

(asp/knv)