Round-Up

Sindiran dan Dukungan Soal Penundaan Pemindahan Ibu Kota

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 09 Sep 2020 07:56 WIB
Foto aerial proyek pembangunan jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang melintasi wilayah Samboja di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Gerbang tol di Samboja akan menjadi salah satu akses masuk ibu kota negara baru dari arah Samarinda dan Balikpapan. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Begini Kondisi Lingkungan di Lokasi Calon Ibu Kota Baru (Foto: Antara Foto)

Politikus Gerindra ini menjelaskan keputusan tersebut masuk akal karena saat ini Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Ia pun menyoroti soal pembiayaan IKN yang dianggapnya berat.

"Masuk akal. Kenapa? Karena kan kita menghadapi pandemi COVID ini. Jadi mungkin apa yang menjadi ukuran sebelumnya sekarang nggak cocok lagi dan tentu dalam soal pembiayaan ini berat banget sekarang. Nggak ada pandemi aja berat, apalagi ada pandemi," jelasnya.

Begitu juga dengan PPP yang menghormati keputusan pemerintah. Dengan adanya penundaan itu, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran ke sektor lain terutama untuk penanganan corona.

"Kami menghormati keputusan pemerintah untuk menunda rencana pemindahan ibu kota yang sudah dipersiapkan sejak tahun lalu," ujar Wasekjen PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Selasa (8/9/2020).

"Dengan menunda pemindahan ibu kota, maka pemerintah dapat merealokasi anggaran pada sektor penanganan ekonomi pasca-COVID-19," lanjutnya.

Baidowi, yang akrab disapa Awiek, menilai sikap pemerintah menunda pemindahan Ibu Kota menunjukkan empati kepada masyarakat. Pemerintah disebut menurunkan egonya.

"Sikap pemerintah tersebut menunjukkan empati atas kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat akibat pandemi. Artinya, pemerintah menurunkan ego, yakni pemerintah lebih mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan politik," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR RI itu.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3