Round-Up

Hujan Kritikan untuk Ganjil Genap DKI yang Diteruskan

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 06 Sep 2020 21:04 WIB
Perluasan sistem ganjil genap resmi berlaku hari ini, Senin (9/9). Sejumlah kendaraan yang melanggar di Jalan Fatmawati, Jaksel, pun ditindak oleh polisi.
Foto: Ilustrasi sitem ganjil genap (Grandyos Zafna/detikcom).
Jakarta -

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menjawab permintaan dari Satgas Penanganan COVID-19 agar mengevaluasi sistem ganjil genap untuk pembatasan kendaraan pribadi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tetap melanjutkan sistem ganjil-genap meski disebut memicu peningkatan penumpang transportasi publik saat pandemi.

"Evaluasi ganjil genap terus kami lakukan, tapi saya sudah sebutkan setiap hari kami evaluasi yang dilaporkan secara mingguan kepada Pak Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Provinsi, yang kemudian dari hasil evaluasi ini ganjil genap terus dilanjutkan," kata Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (6/9/2020).

Syafrin mengakui memang ada kenaikan penumpang angkutan umum. Namun, kenaikan itu disebut tidak signifikan.

"Bahwa memang berdasarkan data, terjadi peningkatan penggunaan angkutan umum, rata-rata terakhir satu bulan kemarin. Setelah kami dapatkan angkanya sekitar 4 persen. Perlu dipahami bahwa 4 persen angka peningkatan ini itu masih jauh dari kapasitas tersedia," kata Syafrin kepada wartawan di Bundaran HI, Minggu (6/9/2020).

Syafrin kemudian mencontohkan pergerakan penumpang di angkutan umum seperti MRT. Dari kapasitas yang memuat 390 penumpang, dikatakan Syafrin, saat ini hanya 100 penumpang yang bisa diangkut selama penerapan ganjil-genap.

"Contohnya untuk MRT. MRT sebelum diterapkan ganjil genap satu rangkaian ratangga itu mampu menampung 390 penumpang, tapi pada jam sibuk maksimum penumpang yang bisa diangkut itu naik itu hanya sekitar 100 penumpang. Artinya, hanya sekitar 30 persen dari tempat duduk yang tersedia setelah physical distancing itu yang terisi," tuturnya.

Kebijakan Pemprov DKI untuk melanjutkan sistem ganjil genap mendapat kritik dari fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta. Mereka meminta agar Pemprov menghentikan sistem ganjil genap tersebut.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino meminta Pemprov DKI mendengar saran pihak lain. Masukan itu disebut bisa menyelesaikan masalah penularan virus Corona.

"Kita bermitra ya dengan satgas untuk menyelesaikan suatu masalah, bilamana saran itu tidak didengar, ya Pemprov jangan kepala batu," ujar Wibi saat dihubungi.

Menurutnya, kebijakan ganjil-genap di masa pandemi ini tidak efektif. Sebab, kata Wibi, dapat menyebabkan orang-orang berpindah ke transportasi publik.

"Nggak efektif, menimbulkan masalah, orang menjadi beralih ke transportasi publik," ucapnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2