Saran Akademisi Atasi Kesenjangan Wilayah Akibat Maraknya Migrasi

Inkana Putri - detikNews
Kamis, 03 Sep 2020 18:03 WIB
BKKBN
Foto: BKKBN
Jakarta -

Migrasi atau perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain kerap dikaitkan dengan motivasi-motivasi tertentu yang bersifat ekonomi, seperti untuk bekerja ataupun mencari pekerjaan. Namun demikian, Peneliti LIPI sekaligus PhD candidate Australian National University (ANU), Meirina Ayumi Malamassam mengatakan berbagai studi menunjukkan migrasi telah menjadi suatu proses dinamis yang dipengaruhi oleh perpaduan berbagai motivasi, baik ekonomi maupun nonekonomi.

"Bagi kelompok penduduk berpendidikan tinggi, khususnya, pilihan untuk bermigrasi tidak melulu respons dari ketersediaan kesempatan kerja di daerah lain. Dengan kapabilitas, pengetahuan, dan gelar akademik yang mereka miliki, mereka bebas untuk memilih pekerjaan di lokasi yang memenuhi aspirasi hidup mereka," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/9/2020).

Meirina mengatakan meski prospek pengembangan karier bisa menjadi pertimbangan utama mereka, namun cukup banyak lulusan perguruan tinggi yang mempertimbangkan faktor wilayah yang familiar serta ikatan kekeluargaan ketika memutuskan untuk bermigrasi.

"Ada pula yang cenderung memilih daerah-daerah yang bukan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi utama tetapi menjanjikan akselerasi mobilitas sosial bagi mereka," imbuhnya.

Migran berpendidikan tinggi, menurut Meirina adalah mereka yang tidak hanya mampu merespons kesempatan untuk bekerja di wilayah lain melainkan juga mampu memanfaatkan jaringan sosial yang mereka miliki untuk membantu mobilisasi pekerjaan di luar wilayah tinggal mereka biasanya.

Keputusan bermigrasi juga dikatakan sebagai pilihan individu dengan mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi mereka serta dipengaruhi berbagai faktor struktural yang mereka hadapi, misalnya ketersediaan pekerjaan pada wilayah yang dituju, biaya perpindahan yang terjangkau, norma atau nilai hidup, latar belakang budaya, dan jaringan sosial.

Meirina mengatakan kota-kota besar di Pulau Jawa umumnya memiliki daya tarik besar bagi masuknya migran berpendidikan tinggi dari daerah lain. Meski demikian, tren migrasi antarwilayah di Indonesia saat ini menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan arus migrasi berpendidikan tinggi untuk pindah ke daerah yang kondisi pembangunan wilayahnya tertinggal dibandingkan daerah tinggal sebelumnya.

"Dalam situasi seperti ini, daerah tujuan migrasi dipandang sebagai escalator region atau wilayah yang menawarkan 'batu loncatan' bagi perkembangan karir mereka," ungkapnya.

Lebih lanjut, Meirina menyatakan keluar dan masuknya migran berpendidikan tinggi berpengaruh besar terhadap stok dan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Bagi daerah tujuan, akumulasi modal manusia yang dibawa migran berpendidikan tinggi merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia serta pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

"Fenomena seperti ini akrab dikenal dengan istilah brain gain. Keberadaan migran berpendidikan tinggi dipercaya berkontribusi langsung terhadap akselerasi ekonomi melalui peningkatan daya beli masyarakat dan ekonomi lokal, perluasan modal sosial, ataupun ketersediaan dan akses layanan sosial," tuturnya.

Ia mengatakan, bagi daerah asal migran, hilangnya sumber daya manusia berkualitas tinggi (brain drain) bisa mengancam pembangunan wilayah tersebut, termasuk arus investasi, pembangunan infrastruktur, serta pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi.

"Arus migrasi berpendidikan tinggi juga umumnya berdampak pada munculnya pola chain migration, yaitu proses migrasi oleh sekelompok penduduk dari suatu wilayah yang didorong oleh adanya ikatan sosial dengan penduduk wilayah tersebut yang telah bermigrasi sebelumnya dan dianggap sukses di daerah tujuan migrasi," terangnya.

Menurutnya, migrasi oleh individu berpendidikan tinggi harusnya bisa tetap menguntungkan daerah asal jika mekanisme brain circulation bisa terjadi. Artinya, migrasi tak serta merta sumber daya yang dimiliki oleh migran juga ikut pergi, melainkan pada kenyataannya, perkembangan teknologi dan inovasi di bidang komunikasi memungkinkan migran berpendidikan tinggi untuk tetap berinteraksi dengan daerah asalnya.

Interaksi yang dilakukan pun tak hanya sebagai media menjaga silaturahmi, melainkan bisa dimanfaatkan sebagai jembatan untuk memotivasi masyarakat di daerah asal untuk menempuh pendidikan tinggi dan sarana untuk difusi pengetahuan dan keahlian, terutama di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Selain itu, brain circulation juga bisa dioptimalkan melalui remitansi yang dimanfaatkan untuk inisiasi aktivitas ekonomi produktif di daerah asal migran.

"Dalam konteks kebijakan pembangunan manusia secara nasional, migrasi internal umumnya dianggap sebagai zero sum game, sebab perpindahan penduduk yang terjadi umumnya diasumsikan hanya berdampak pada perubahan spasial dari modal manusia yang ada tanpa mengubah stok dan kualitas modal manusia tersebut secara nasional," ungkapnya.

Meski demikian, menurutnya migrasi internal, khususnya oleh penduduk berpendidikan tinggi, sebetulnya mampu memberikan multiplier effects bagi upaya akumulasi modal manusia yang lebih besar di suatu wilayah melalui mekanisme brain circulation. Maka dari itu, pemahaman mengenai dinamika migrasi penduduk berpendidikan tinggi menjadi penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Tidak hanya itu, migrasi oleh individu berpendidikan tinggi perlu dikelola dengan tepat untuk mengatasi kesenjangan pembangunan sumber daya manusia antarwilayah akibat fenomena brain gain dan brain drain," lanjutnya.

Meirina mengatakan jika fenomena migrasi penduduk berpendidikan tinggi ini tidak dikelola dengan tepat, maka hal tersebut dapat menyebabkan pemanfaatan bonus demografi yang tidak maksimal di setiap daerah karena penduduk usia produktif dan berpendidikan tinggi hanya berkumpul pada satu wilayah tertentu.

Menurut Meirina diperlukan adanya kerja sama dan koordinasi yang baik antarstakeholder terkait, salah satunya BKKBN sebagai instansi Pemerintah yang mengurus masalah kependudukan. BKKBN dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk mengedukasi masyarakat melalui pendidikan kependudukan.

"Program pendidikan kependudukan di perguruan tinggi dapat diintegrasikan dengan mata kuliah tertentu dan diimplementasikan melalui program kuliah kerja nyata (KKN) bagi mahasiswa. Diharapkan dengan meningkatnya wawasan kependudukan mahasiswa, ketika lulus nanti mereka dapat berkontribusi membangun daerahnya masing-masing," pungkasnya.

(mul/ega)