RI Perlu Punya Sistem Penanggulangan Tumpahan Minyak yang Cepat

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Rabu, 02 Sep 2020 21:31 WIB
This photo provided by the Mauritian Wildlife Foundation Ministry shows oil leaking from the MV Wakashio, a bulk carrier ship that recently ran aground off the southeast coast of Mauritius, Monday Aug. 10, 2020. The Indian Ocean island of Mauritius has declared a state of environmental emergency after the Japanese-owned ship that ran aground offshore days ago began spilling tons of fuel. (Nik Cole/Mauritian Wildlife Foundation via AP)
Ilustrasi/Foto: AP Photo
Jakarta -

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad mengatakan dalam semua kegiatan yang dilakukan di perairan, baik itu kegiatan di laut maupun di sungai seperti kegiatan pelayaran, kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi, serta kegiatan lainnya selalu ada risiko terjadinya kecelakaan.

Apalagi padatnya lalu lintas kapal di seluruh perairan Indonesia sangat berpotensi terjadinya kecelakaan di laut dan berakibat terjadi tumpahan minyak yang mencemarkan atau merusak lingkungan laut dan sungai.

"Untuk itu, maka Indonesia sangat memerlukan adanya sistem tindakan penanggulangan tumpahan minyak yang cepat, tepat dan terkoordinasi," ujar Ahmad dalam keterangan tertulis, Rabu (2/9/2020). Hal itu diungkapkannya saat menjadi salah satu nara sumber pada Webinar Hukum Laut dengan tema Pencegahan dan Pencemaran di Laut.

Ahmad menjelaskan beberapa kejadian pencemaran laut yang memerlukan penanganan secara cepat, tepat dan koordinasi yang akurat dengan berbagai instansi terkait antara lain adalah terjadi kebocoran minyak akibat ledakan di The Montara Well Head Platform di Blok West Atlas-Laut Timor Perairan Australia pada tanggal 21 Agustus 2009 lalu.

"Begitu juga dengan kejadian tumpahan Minyak di Balikpapan pada tanggal 31 Maret 2018, di Perairan Teluk Balikpapan yang diakibatkan dari kebocoran pipa bawah laut milik PT Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) V Balikpapan dari terminal Lawe-lawe, Penajam, Paser Utara menuju RU V di Balikpapan serta terjadinya tumpahan Minyak Platform YYA-1 milik PHE ONWJ terjadi pada tanggal 12 Juli 2019," ungkap Ahmad.

Lebih rinci Ahmad menjelaskan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya minyak dan/atau bahan lain ke dalam perairan dan Pelabuhan sehingga melampaui baku mutu yang ditetapkan.

Hal ini juga sesuai dengan pasal 1, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 yang menyebutkan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut adalah tindakan secara cepat, tepat dan terkoordinasi untuk mencegah dan mengatasi penyebaran tumpahan minyak di laut serta menanggulangi dampak lingkungan akibat tumpahan minyak di laut untuk meminimalisir kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut.

"Dengan demikian setiap terjadinya tumpahan minyak di laut sangat diperlukan adanya penanganan yang cepat, tepat dan koordinasi yang baik antara instansi terkait, sehingga akan meminimalisir kerugian masyarakat maupun kerusakan lingkungan laut lainnya," jelasnya.

Dia juga menjelaskan saat ini guna penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut, telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut. Berdasarkan aturan ini, ada 3 (tiga) tingkatan dalam penanggulangan tumpahan minyak di Indonesia yakni Tier 1, Tier 2 dan Tier 3.

Menurutnya Tier 1, adalah kategorisasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak yang terjadi di dalam atau di luar DLKP dan DLKR Pelabuhan, atau unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain, yang mampu ditangani oleh sarana, prasarana dan personil yang tersedia pada pelabuhan atau unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain.

Tier 2, adalah kategorisasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak yang terjadi di dalam atau di luar DLKP dan DLKR Pelabuhan, atau unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain, yang tidak mampu ditangani oleh sarana, prasarana dan personil yang tersedia pada pelabuhan atau unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain berdasarkan tingkatan Tier 1.

Sedangkan Tier 3, kategorisasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak yang terjadi di dalam atau di luar DLKP dan DLKR Pelabuhan atau unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain, yang tidak mampu ditangani oleh sarana, prasarana dan personil yang tersedia di suatu wilayah berdasarkan tingkatan Tier 2 atau menyebar melintasi batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Penanganan tumpahan minyak pada setiap Tier tersebut akan naik tingkatannya apabila sarana, prasarana atau personil yang tersedia pada tingkatan tier tersebut tidak mampu menanggulangi tumpahan minyak," jelas Ahmad.

Sementara terkait Prosedur Operasi Penanggulangan Tumpahan Minyak, Ahmad mengatakan apabila terjadi tumpahan minyak di suatu Tersus/TUKS/Badan Usaha Pelabuhan atau unit kegiatan lain, maka Tersus/TUKS/Badan Usaha Pelabuhan/Unit Kegiatan Lain melakukan penanggulangan tumpahan minyak dan melaporkan kejadian tumpahan minyak kepada Syahbandar terdekat.

(prf/ega)