KNPA: Penangkapan Effendi Buhing di Kalteng Bentuk Kriminalisasi

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 27 Agu 2020 13:46 WIB
Viral Penangkapan Tokoh Adat Kinipan di Kalteng
Foto: Tangkapan layar video viral penangkapan tokoh adat Kinipan (Twitter)
Jakarta -

Video penangkapan tokoh adat Kinipan, Kalimantan Tengah (Kalteng) atas dugaan kasus pencurian viral. Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) mengecam penangkapan tersebut.

KNPA mengatakan bahwa keenam anggota masyarakat itu ditangkap oleh aparat Polda Kalteng. Mereka adalah Effendi Buhing ketua komunitas Adat Laman Kinipan, Riswan, Yefli Desem, Yusa (Tetua Adat), Muhammad Ridwan dan Embang. Penangkapan ini terkait pelaporan dari PT Sawit Mandiri Lestari (SML).

"Hari ini kembali kriminalisasi terhadap Effendi Buhing Ketua Masyarakat Adat Laman Kinipan karena mempertahankan dan melindungi wilayah adatnya dari penggusuran," kata KNPA dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/8/2020).

KNPA merupakan gabungan dari beberapa LSM. Mereka adalah Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Yayasan Pusaka Bentala Rakyat hingga Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

KNPA mengklaim bahwa lahan pemukiman dan pertanian masyarakat adat Laman Kinipan telah digusur oleh PT SML pada tahun 2018 lalu. KNPA menyakini bahwa penggusuran itu memakai dalih dari izin KLHK.

"Wilayah adat Laman Kinipan, pemukiman dan tanah pertaniannya pada 2018 digusur oleh PT. SML menggunakan alat berat demi kebun sawit. PT. SML berdalih bahwa penggusuran dan perambahan hutan tersebut dilakukan secara sah karena telah mangantongi izin pelepasan hutan seluas 19.091 hektar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui surat 1/I/PKH/PNBN/2015 pada 19 Maret 2015," jelas KNPA dalam keterangannya.

Lebih lanjut, KNPA menyakini bahwa tindakan ini juga berdasarkan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertananan Nasional (ATR/BPN) Nomor 82/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Sawit Mandiri Lestari seluas 9.435,2214 Hektar.

Kendati demikian, KNPA mengklaim terbitnya pelepasan hutan dan HGU di atas cacat hukum karena tanpa persetujuan masyarakat adat Laman Kinipan sebagai pemilik wilayah adat.

"Keputusan Menteri LHK dan ATR/BPN telah mengakibatkan tergusur dan hilangnya hutan adat seluas 3.688 hektar (hasil penelaahan peta HGU dan wilayah adat di Kementerian ATR/BPN, Agustus 2019) dan masih akan bertambah mengingat luasnya HGU tersebut," ungkapnya.

Viral Penangkapan Tokoh Adat Kinipan di Kalteng:

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2