70% Kasus Korupsi Terkait Barang dan Jasa, KPK Minta e-Katalog Dimaksimalkan

Ibnu Hariyanto - detikNews
Rabu, 26 Agu 2020 15:04 WIB
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (Antara Foto)
Jakarta -

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango meminta pemerintah memaksimalkan e-Katalog dan marketplace dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sebab, ia mengatakan instrumen tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan korupsi.

"Bahwa praktik penerapan kita pada marketplace ini dalam pengadaan barang/jasa merupakan satu instrumen penting dalam kaitannya dengan pencegahan korupsi. sangat penting karena itu instrumen strategis dalam kaitan penegahan korupsi," kata Nawawi Pomolango dalam diskusi di acara Aksi Pencegahan Korupsi Nasional (ANPK) Tahun 2020 yang disiarkan di akun YouTube KPK, Selasa (26/8/2020).

Nawawi menyebut hampir 70 persen kasus korupsi yang ditangani KPK berasal dari proses pengadaan barang/jasa. Bahkan, menurutnya, kasus korupsi dengan modus suap juga berawal dari proses pengadaan barang/jasa.

"Faktanya kita kasus yang ditangani KPK, misalnya sampai hari ini masih tercatat 70 persen itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, bukan 70 persen itu aja sebenarnya. Kemudian variasi kasus suap itu berawal dari pengadaan barang/jasa jadi kalau disimpulkan itu 100 persen perkara tindak pidana korupsi di KPK sumbernya dari pengadaan barang/jasa," ujarnya.

"Penerapan e-Katalog dan marketplace dalam pengadaan barang/jasa sesuatu instrumen yang betul sangat pas dalam kaitan pencegahan korupsi," imbuhnya.

Selain itu, Nawawi menilai proses pengadaan barang/jasa saat ini cenderung memakan waktu yang lama dan tidak efektif. Alhasil, menurutnya, penyerapan anggaran di pemerintah daerah dan kementerian/lembaga masih sangat rendah.

"Kita tahu misalnya penyerapan anggaran dari kementerian/lembaga dari pemerintah daerah itu masih sangat rendah. Permasalahannya itu dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan begitu lama dan tidak efektifnya. kita di situ efektif anggaran hilang, efektif waktunya hilang," sebutnya.

Simak video 'Ketua KPK: Program Pencegahan Korupsi Capai 58,52%':

[Gambas:Video 20detik]