Pakar: Anies Bisa Bangun Kampung Akuarium Jadi Rusunawa, Bukan Rusunami

ADVERTISEMENT

Pakar: Anies Bisa Bangun Kampung Akuarium Jadi Rusunawa, Bukan Rusunami

Danu Damarjati - detikNews
Senin, 24 Agu 2020 16:05 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalami Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat usai pelantikan anggota DPRD DKI baru.
Foto ilustrasi: Anies dan Ahok (Grandyos Zafna/detikcom)

Permukiman di Kawasan Cagar Budaya, bolehkah?

Kampung Akuarium memang terletak di dekat Pelabuhan Sunda Kelapa dan Museum Bahari, tak terlalu jauh pula dari Kota Tua. Kampung Akuarium ternyata masuk TPZ Kawasan Cagar Budaya. Tapi baru-baru ini, Anies malah ingin membangun Kampung Susun Akuarium. Apakah tidak melanggar Perda bila membangun permukiman di kawasan ini?

Menurut Pasal 627 Perda RDTR, TPZ Pelestarian Kawasan Cagar Budaya meliputi Kawasan Kota Tua, sejumlah pulau di Kepulauan Seribu, Kawasan Menteng, dan Kawasan Kebayoran Baru.

Di Pasal ini dijelaskan, kegitan hunian diperkenankan selama tidak mengubah bentuk asli kawasan. Pembangunan di kawasan ini harus menyesuaikan dengan karakter kawasan cagar budaya. Berikut bunyi pasal 627 ayat (2) Perda RDTR.

Setelah digusur, warga Kampung Akuarium mencoba bertahan dengan tinggal di shelter penampungan. Begini kondisi mereka saat ini.Warga Kampung Akuarium mencoba bertahan dengan tinggal di shelter penampungan. Begini kondisi mereka saat ini. (Pradita Utama/detikcom)

Pasal 627
(2) TPZ Pelestarian Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan hunian diperkenankan untuk dirubah tanpa merubah struktur dan bentuk asli bangunan pada kawasan yang dilalui angkutan umum massal;
b. kegiatan yang diizinkan terbatas, bersyarat, dan diizinkan terbatas bersyarat dalam Kawasan Cagar Budaya ditetapkan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD;
c. intensitas pemanfaatan ruang Bangunan Cagar Budaya golongan A dan golongan B sesuai kondisi bangunan asli yang ditetapkan; dan
d. pembangunan baru pada kaveling dalam Kawasan Cagar Budaya harus menyesuaikan dengan karakter kawasan Cagar Budaya.

Pasal 609 mengizinkan sub zona P.3 (Sub Zona Pemerintahan Daerah) digunakan untuk kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar. Syaratnya, rumah itu harus satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas Koefisian Dasar Bangunan (KDB) paling tinggi 60% dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi 1,2, dan ketinggian bangunan maksimal dua lantai.

"Rumah susun umum dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau pihak swasta," demikian bunyi Pasal 609 ayat (2) huruf n nomor 2.

Warga melaksanakan salad Idul Fitri di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta. Rabu (5/6/2019). Meski tak di dalam masjid mereka salat dengan khusyuk.Pelabuhan Sunda Kelapa, dekat Kampung Akuarium. (Rifkianto Nugroho/detikcom)

Adapun pengertian rumah susun umum di Perda ini adalah, "Rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah."

Berdasarkan Pasal 632, rumah susun umum milik dan rumah susun umum sewa tidak boleh dibangun di zona hutan lindung, zona hutan kota, zona taman kota, zona permakaman, zona jalur hijau, zona hijau rekreasi, dan zona terbuka biru. Tak ada larangan rumah susun umum milik dan rumah susun umum sewa di zona pemerintahan daerah.

Museum Bahari, Jakarta Utara, kembali dibuka usai penerapan PSBB transisi menuju new normal. Protokol kesehatan sangat ketat diterapkan di lokasi.Museum Bahari, Jakarta, dekat Kampung Akuarium. (Pradita Utama/detikcom)

(dnu/fjp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT