75 Tahun MA, Ini 16 Catatan Kritis YLBHI

Andi Saputra - detikNews
Senin, 24 Agu 2020 10:46 WIB
Update gedung MA, Kamis (7/4/2016).
Gedung Mahkamah Agung (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) tepat berusia 75 tahun pada 19 Agustus lalu. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memberikan catatan kritisnya yaitu berharap MA mengingat kembali visi dan misi serta semangat MA serta pengadilan yang berada di bawah naungannya.

"Konstitusi mengatur kekuasaan kehakiman sebagai lembaga 'guna menegakkan hukum dan keadilan'. Sebagai negara pihak Kovenan Hak Sipil dan Politik Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM yang salah satunya adalah melalui lembaga peradilan," demikian bunyi siaran per YLBHI yang diterima detikcom, Senin (24/8/2020).

Berikut 16 catatan kritis YLBHI terhadap MA dan badan peradilan di bawahnya baik kelembagaan, penegakan hukum acara maupun kualitas putusan:

1) Putusan pengadilan minim argumentasi.
2) Kurangnya perspektif HAM termasuk hak atas lingkungan, masyarakat adat, hak atas dan dalam pekerjaan, kebebasan berpendapat/berekspresi dan hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan.
3) Integritas dan nilai anti korupsi belum terinternalisasi. Masih ditemui kasus-kasus suap maupun korupsi lainnya.
4) Eksekusi yang tidak jelas.
5) Modernisasi institusi pengadilan yang setengah hati.
6) Hakim permisif terhadap pelanggaran hukum acara.
7) Hakim menghalang-halangi atau mendukung jaksa menghalang-halangi terdakwa untuk didampingi penasihat hukum.
8) Disparitas putusan dalam satu peristiwa yang sama dengan banyak terdakwa dalam satu pengadilan.
9) Disparitas putusan pengadilan dalam isu yang sama di lingkungan pengadilan umum.
10) Hakim tidak menggunakan keterangan terdakwa di persidangan dan menggunakan pengakuan terdakwa yang diperoleh melalui penyiksaan sebagai alat bukti.
11) Majelis hakim dalam putusannya melegitimasi penyiksaan terhadap terdakwa/tersangka.
12) Pemalsuan keterangan fakta-fakta pengadilan di dalam putusan.
13) Hakim membuat putusan sebelum nota pembelaan dibacakan.
14) Hakim melanggar asas fair trial.
15) Hakim melanggar asas praduga tak bersalah.
16) Hakim tidak memiliki perspektif gender.

"Berdasarkan permasalahan di atas, YLBHI menyatakan dan merekomendasikan MA emberikan pemahaman lebih banyak dan mendalam bagi para hakim mengenai hak asasi manusia dan perspektif gender," ujarnya.

Tonton juga video 'YLBHI Soal Perppu KPK: Kita Bela Pemberantasan Korupsi':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2