75 Tahun MA, Ini 16 Catatan Kritis YLBHI

Andi Saputra - detikNews
Senin, 24 Agu 2020 10:46 WIB
Update gedung MA, Kamis (7/4/2016).
Gedung Mahkamah Agung (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) tepat berusia 75 tahun pada 19 Agustus lalu. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memberikan catatan kritisnya yaitu berharap MA mengingat kembali visi dan misi serta semangat MA serta pengadilan yang berada di bawah naungannya.

"Konstitusi mengatur kekuasaan kehakiman sebagai lembaga 'guna menegakkan hukum dan keadilan'. Sebagai negara pihak Kovenan Hak Sipil dan Politik Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM yang salah satunya adalah melalui lembaga peradilan," demikian bunyi siaran per YLBHI yang diterima detikcom, Senin (24/8/2020).

Berikut 16 catatan kritis YLBHI terhadap MA dan badan peradilan di bawahnya baik kelembagaan, penegakan hukum acara maupun kualitas putusan:

1) Putusan pengadilan minim argumentasi.
2) Kurangnya perspektif HAM termasuk hak atas lingkungan, masyarakat adat, hak atas dan dalam pekerjaan, kebebasan berpendapat/berekspresi dan hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan.
3) Integritas dan nilai anti korupsi belum terinternalisasi. Masih ditemui kasus-kasus suap maupun korupsi lainnya.
4) Eksekusi yang tidak jelas.
5) Modernisasi institusi pengadilan yang setengah hati.
6) Hakim permisif terhadap pelanggaran hukum acara.
7) Hakim menghalang-halangi atau mendukung jaksa menghalang-halangi terdakwa untuk didampingi penasihat hukum.
8) Disparitas putusan dalam satu peristiwa yang sama dengan banyak terdakwa dalam satu pengadilan.
9) Disparitas putusan pengadilan dalam isu yang sama di lingkungan pengadilan umum.
10) Hakim tidak menggunakan keterangan terdakwa di persidangan dan menggunakan pengakuan terdakwa yang diperoleh melalui penyiksaan sebagai alat bukti.
11) Majelis hakim dalam putusannya melegitimasi penyiksaan terhadap terdakwa/tersangka.
12) Pemalsuan keterangan fakta-fakta pengadilan di dalam putusan.
13) Hakim membuat putusan sebelum nota pembelaan dibacakan.
14) Hakim melanggar asas fair trial.
15) Hakim melanggar asas praduga tak bersalah.
16) Hakim tidak memiliki perspektif gender.

"Berdasarkan permasalahan di atas, YLBHI menyatakan dan merekomendasikan MA emberikan pemahaman lebih banyak dan mendalam bagi para hakim mengenai hak asasi manusia dan perspektif gender," ujarnya.

Tonton juga video 'YLBHI Soal Perppu KPK: Kita Bela Pemberantasan Korupsi':

[Gambas:Video 20detik]



YLBI juga meminta MA menjadikan integritas dan anti korupsi tidak hanya sebagai slogan, tetapi sebagai nilai yang terinternalisasi. Kemudian menindaktegas hakim atau perangkat pengadilan yang terbukti melanggar nilai-nilai anti korupsi, hak asasi manusia, dan gender.

"Mengeluarkan aturan dasar pelaksanaan teknis bagi permohonan eksekusi agar suatu putusan dapat dieksekusi," papar YLBHI.

YLBHI juga meminta MA memastikan modernisasi pengadilan berjalan dengan sesuai dengan cita-cita MA yakni peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan termasuk kanal pengaduan yang efektif terhadap masalah dalam modernisasi pengadilan ini. Selain itu juga mengeluarkan petunjuk teknis penanganan kasus-kasus pidana kehutanan dan lingkungan hidup sehingga tidak terjadi lagi disparitas putusan di lingkungan Peradilan Umum.

"Mengeluarkan petunjuk teknis tentang hukum acara dalam hal terdapat pengakuan bahwa terdakwa telah disiksa. Beban pembuktian kasus penyiksaan haruslah pada penuntut umum, bukan terdakwa. Pembuktian kasus penyiksaan harus dianggap tidak cukup hanya dengan menghadirkan saksi-saksi verbalisan, tetapi dengan bukti-bukti lain," pungkasnya.

Pernyataan di atas ditandatangani oleh YLBHI dan 16 LBH lainnya di Indonesi yaitu LBH Banda Aceh, LBH Medan, LBH Padang, LBH Pekanbaru, LBH Lampung, LBH Palembang, LBH Jakarta, LBH Bandung, LBH Semarang, LBH Surabaya, LBH Yogyakarta, LBH Bali, LBH Manado, LBH Makassar, LBH Papua, LBH Palangkaraya.

(asp/knv)