75 Tahun MA, Ini 16 Catatan Kritis YLBHI

Andi Saputra - detikNews
Senin, 24 Agu 2020 10:46 WIB
Update gedung MA, Kamis (7/4/2016).
Gedung Mahkamah Agung (Foto: Ari Saputra)

YLBI juga meminta MA menjadikan integritas dan anti korupsi tidak hanya sebagai slogan, tetapi sebagai nilai yang terinternalisasi. Kemudian menindaktegas hakim atau perangkat pengadilan yang terbukti melanggar nilai-nilai anti korupsi, hak asasi manusia, dan gender.

"Mengeluarkan aturan dasar pelaksanaan teknis bagi permohonan eksekusi agar suatu putusan dapat dieksekusi," papar YLBHI.

YLBHI juga meminta MA memastikan modernisasi pengadilan berjalan dengan sesuai dengan cita-cita MA yakni peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan termasuk kanal pengaduan yang efektif terhadap masalah dalam modernisasi pengadilan ini. Selain itu juga mengeluarkan petunjuk teknis penanganan kasus-kasus pidana kehutanan dan lingkungan hidup sehingga tidak terjadi lagi disparitas putusan di lingkungan Peradilan Umum.

"Mengeluarkan petunjuk teknis tentang hukum acara dalam hal terdapat pengakuan bahwa terdakwa telah disiksa. Beban pembuktian kasus penyiksaan haruslah pada penuntut umum, bukan terdakwa. Pembuktian kasus penyiksaan harus dianggap tidak cukup hanya dengan menghadirkan saksi-saksi verbalisan, tetapi dengan bukti-bukti lain," pungkasnya.

Pernyataan di atas ditandatangani oleh YLBHI dan 16 LBH lainnya di Indonesi yaitu LBH Banda Aceh, LBH Medan, LBH Padang, LBH Pekanbaru, LBH Lampung, LBH Palembang, LBH Jakarta, LBH Bandung, LBH Semarang, LBH Surabaya, LBH Yogyakarta, LBH Bali, LBH Manado, LBH Makassar, LBH Papua, LBH Palangkaraya.

Halaman

(asp/knv)