Round-Up

Peluru KAMI Serang Prabowo hingga Ungkit Ibu Kota Baru

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 23 Agu 2020 08:30 WIB
Sejumlah tokoh berkumpul di Tugu Proklamasi, Jakarta, untuk mendeklarasikan Koalisi Aksi Meyelamatkan Indonesia (KAMI).
Foto: Sejumlah tokoh berkumpul di Tugu Proklamasi, Jakarta, untuk mendeklarasikan Koalisi Aksi Meyelamatkan Indonesia (KAMI). (Luqman/detikcom)

Salah satu tuntutan KAMI adalah mengenai isu soal RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang kini diganti menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). KAMI menyatakan juga menolak RUU BPIP yang rencananya dibahas setelah pandemi Corona berakhir.

"HIP kan sampai sekarang ini, justru karena DPR melakukan itu lho. Itu yang kita persoalkan, mekanismenya gimana? Diganti gitu saja? Itu kan bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011. Pembentukan UU kan harus ada tahapan. (UU) BPIP itu kan juga sudah ditolak masyarakat. Itu yang kita tolak," ucap Ahmad Yani.

KAMI selanjutnya mempersoalkan proyek pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan. Kemudian, gerakan moral besutan Din Syamsuddin itu pun menyinggung mengenai kinerja menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Yang dikerjakan itulah yang kami persoalkan. Masalah utang, mau pembangunan ibu kota baru, pembangunan infrastruktur, tidak ada koordinasi. Orang Presiden saja bingung sendiri, kok menteri-menterinya nggak bisa mengeksekusi program-programnya. Itu pernyataan Presiden sendiri. Dia ngeri gitu lho," ujar Ahmad Yani.

Dia juga mengkritik soal UU Penanganan Corona. Kemudian mengenai beberapa isu yang ramai dibicarakan publik, termasuk omnibus law.

"Apa justru betul yang UU COVID itu untuk menyelamatkan COVID, apa nggak sebaliknya untuk menyelamatkan sistem ekonomi dan sistem keuangan kita bermasalah sebelum ada COVID," tukasnya.

Halaman

(idh/idh)