Rekam Jejak Din Syamsuddin: Dulu Siap Jadi Cawapres Jokowi, Kini Motori KAMI

Elza Astari Retaduari - detikNews
Rabu, 19 Agu 2020 12:54 WIB
Fraksi Hanura mengelar seminar dengan melihat Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang makin marak dan munculnya wacana dibuat UU yang mengatur soal LGBT di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/3/2016). Salah satu pembicaranya Din Syamsuddin mengatakan bahwa UU soal LGBT belum dibutuhkan saat ini.
Din Syamsuddin. (Lamhot Aritonang/detikcom)

Namun dua bulan setelahnya, Din Syamsuddin bermanuver. Ia memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Jokowi untuk Dialog dan Kerja Sama Antar-Agama dan Peradaban. Alasannya, ia ingin netral di Pilpres 2019.

"Tadi suratnya sudah saya sampaikan dengan alasan karena pada hari ini Pak Jokowi selain sebagai tetap sebagai presiden, tapi beliau juga sebagai capres," ujar Din Syamsuddin di acara ultah KAHMI ke-52 di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/9/2018).

Din mengatakan sikap netral sama dengan Muhammadiyah yang pernah dirinya pimpin. Muhammadiyah, tegas Din, tak terlibat politik praktis.

"Sementara, satu, organisasi yang pernah saya pimpin, Muhammadiyah, sekarang juga masih pemimpin Muhammadiyah tingkat ranting, punya khitah tidak terlibat dalam politik kekuasaan. Maka dia harus bersifat netral, bukan netral tidak memilih, nanti hak pilih ya kita salurkan pada waktunya nanti," tutur Din.

Din menegaskan tak akan memihak. Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu menyebut dekat dengan dua bakal calon presiden, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

"Saya kebetulan dekat dengan dua-duanya. Tentu Pak Jokowi selama hampir satu tahun saya jadi utusan khusus beliau, sering bertemu. Pak Prabowo juga saya kenal baik, sahabat lama, dulu pernah satu kantor juga itu," kata Din.

Presiden Jokowi menghormati keputusan Din Syamsuddin dan menerima pengunduran dirinya. Jokowi lalu menunjuk Syafiq A Mughni menggantikan Din.

Sejak tak lagi menjadi bagian dari Jokowi, Din Syamsuddin mulai berbicara keras, termasuk kepada pemerintah. Saat Pilpres 2019, Din masih menjabat sebagai Ketum MUI. Saat itu, ia menegaskan MUI tidak terlibat pada politik kekuasaan.

"Kami ingin tegaskan, MUI sebagai organisasi kelembagaan tidak terlibat pada politik kekuasaan. Tidak pada posisi mendukung atau tidak mendukung. Walaupun ada Ketua MUI menjadi calon wakil presiden, MUI secara kelembagaan tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung. Jadi bebas," ujar Din gedung MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (20/2/2019).

"Kita serahkan kepada masing-masing ormas, pada masing-masing individu sesuai hati sanubari dan literasi politik. Jangan memilih kucing dalam karung," tambahnya.

Presiden Jokowi tak memilih Din Syamsuddin untuk menjadi cawapres di Pilpres 2019. Jokowi menunjuk KH Ma'ruf Amin, yang merupakan Ketum MUI setelah Din.

Jokowi pun kembali terpilih sebagai presiden. Din tidak mendapat posisi apa-apa di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Ia kemudian beberapa kali tampil memberi kritikan. Salah satunya terkait kebijakan larangan salat berjemaah di masjid ketika awal pandemi virus Corona (COVID-19) terkait kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Sejumlah tokoh nasional deklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Lapangan Tugu Proklamasi. Din Syamsuddin-Gatot Nurmantyo hadir di acara itu.Din Syamsuddin di Deklarasi KAMI. (Ari Saputra/detikcom)

"Kepada Pemerintah untuk melaksanakan secara konsekuen peraturannya sendiri tentang PSBB, yakni dengan tidak mengizinkan kegiatan-kegiatan yang mendorong orang berkerumun di tempat-tempat umum. Peraturan tersebut perlu dilaksanakan secara berkeadilan, jangan melarang umat Islam salat berjamaah di masjid tapi mengizinkan orang banyak menumpuk di bandara dan tempat keramaian lain," ujar Din dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2020).

Din Syamsuddin, yang kini menjabat Ketua Dewan Pertimbangan MUI, juga mengkritik pemerintah yang membuat acara konser musik untuk menggalang dana bagi para korban Corona. Din pun menyayangkan bantuan sembako yang diberikan pemerintah tidak merata diterima oleh masyarakat yang terdampak Corona.

"Kepada Pemerintah agar bersimpati dengan penderitaan rakyat yang mengalami kesusahan hidup karena menganggur sementara bantuan sembako tidak terbagi merata. Mengapa pada saat demikian Pemerintah justru mempelopori acara seperti konser musik yang tidak memperhatikan protokol kesehatan, dan terkesan bergembira di atas penderitaan rakyat," katanya.

Tak sampai di situ saja. Din pun lalu membentuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) bersama sejumlah tokoh lainnya. Deklarasi KAMI digelar di Lapangan Tugu Proklamasi, Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020) kemarin.

Sebelum deklarasi berlangsung, Din menyebut KAMI akan menyampaikan Maklumat Menyelamatkan Indonesia. Dari 8 poin yang dibacakan saat deklarasi, mayoritas isinya kritik terhadap pemerintah.

"Maklumat Menyelamatkan Indonesia sudah kami sepakati oleh para deklarator, memuat antara lain butir-butir keprihatinan kami terhadap kehidupan kebangsaan kita terakhir ini, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan HAM, termasuk sumber daya alam. Kami akan menjelaskan pada setiap butir sektor dari kehidupan nasional kita itu apa yang kami nilai terjadi kerusakan, terjadi penyimpangan penyelewengan," ucap Din Syamsuddin, di Hotel Aston, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (15/8/2020).

Din menyebut KAMI dibentuk sebagai bentuk keprihatinan terhadap pemerintah Indonesia. Mulai dari bidang ekonomi, politik, hingga HAM. Din menjelaskan KAMI merupakan gerakan politik yang berbasis nilai moral.

"KAMI sebagai gerakan moral bersama, kita bergerak dan berjuang untuk itu, bahwa gerakan moral tidak sepi dari politik, ya, kita juga berpolitik tapi politik moral, tetapi politik berbasis nilai-nilai moral, maka mari bergabung," kata Din dalam pidatonya saat deklarasi KAMI berlangsung.

Selain Din, hadir sejumlah tokoh nasional pada deklarasi KAMI. Mulai dari mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Rochmad Wahab, Meutia Farida Hatta, MS Kaban, eks Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Pelindo) Refly Harun, mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, Rocky Gerung, Ichsanuddin Noorsy, Syahganda Nainggolan, Marfuah Musthofa, mantan anggota komisi III DPR RI, hingga Nurhayati Assegaf.

Sejumlah pihak menyebut tokoh-tokoh yang hadir di deklarasi KAMI merupakan barisan para mantan pejabat yang dipecat di era Jokowi. Ada juga yang menyatakan tokoh-tokoh ini merupakan tokoh yang kecewa saat Pilpres 2019 dan memiliki dendam lama dengan Jokowi.

Hanya saja, deklarasi KAMI banyak disorot lantaran digelar saat pandemi virus Corona masih ada. Apalagi acara deklarasi digelar tanpa memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, termasuk kewajiban menjaga jarak. Ironisnya, salah satu tuntutan KAMI adalah soal penanganan pandemi Corona.

Salah satu yang menyorot deklarasi KAMI adalah Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Acara deklarasi itu dinilai menjadi zona risiko penularan virus Corona.

"Yang terkini pada hari ini ada aksi masyarakat dari deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi di Jakarta. Dan ini juga terlihat kerumunan massa yang cukup besar dan sangat berdekatan, sebagian ada yang menggunakan masker, dan cukup banyak yang tidak menggunakan masker atau maskernya digunakan dan diturunkan di dagu," kata Jubir Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmita, dalam konferensi pers yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (18/8/2020).

Halaman

(elz/tor)