Napak Tilas Kereta Api Iringi Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

Yudistira Imandiar - detikNews
Rabu, 12 Agu 2020 13:48 WIB
KAI
Foto: dok KAI
Jakarta -

Perkeretaapian mewarnai sejarah panjang Bangsa Indonesia. Kereta api telah beroperasi sejak zaman kolonial Belanda, melayani mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lainnya.

Ketika bala tentara Jepang menguasai Indonesia pada 1942, perusahaan kereta api berada di bawah komando militer. Di masa tersebut, banyak sarana dan prasarana perkeretaapian terbengkalai akibat tak dirawat, dirusak, hingga dibongkar untuk dipindahkan ke daerah lain.

Beberapa hari selepas Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, stasiun dan kantor kereta api yang dikuasai Jepang diambil alih oleh rakyat Indonesia. Puncaknya terjadi pada saat pengambilalihan Kantor Pusat Kereta Api Bandung 28 September 1945. Ketika itu Moh. Ismangil dan sejumlah pemuda KA membaca pernyataan sikap yang menegaskan bahwa mulai tanggal tersebut kekuasaan perkeretaapian ada di tangan Indonesia.

Orang Jepang tidak diperkenankan lagi campur tangan dengan urusan perkeretaapian di Indonesia. Hal itu sekaligus menandai berdirinya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI), yaitu perusahaan kereta api milik negara.

Perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tak lepas dari peranan kereta api. Di masa-masa darurat, kereta api menjadi moda transportasi untuk menangkut pejuang dan logistik.

Kereta api memegang peranan penting dalam era mempertahankan kemerdekaan,Saat Ibukota RI Pindah ke Yogyakarta karena kedatangan Belanda dengan membonceng sekutu. Pemerintahan baru yang belum kuat, kepolisian negara yang belum stabil, sedangkan ormas-ormas bersenjata semakin banyak membuat keamanan Jakarta semakin tidak menentu. Sementara itu, Jepang mulai menarik diri untuk menghindari konfrontasi terbuka. Adapun tentara Inggris yang diberi amanat mempertahankan status quo Jakarta justru semakin tidak disukai masyarakat.

Pada 1 Januari 1946, pimpinan KA di Jakarta diperintah secara langsung dan rahasia oleh Bung Karno agar menyiapkan suatu rangkaian KA khusus untuk membawa Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, dan pejabat tinggi lainnya pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Balai Yasa Manggarai bertugas mempersiapkan KA khusus tersebut dalam waktu secepatnya.

Setelah dilakukan penelitian, diputuskan menggunakan kereta api khusus inspeksi. Rangkaian kereta tersebut tidak pernah digunakan lagi sejak 1942 namun kondisinya masih laik jalan. Perawatan dan perbaikan kereta dikerjakan selama 24 jam dengan sistem shift. Selama persiapan, penjagaan di Balai Yasa Manggarai lebih diperketat. Rangkaian kereta selesai pada 2 Januari 1946.

Pukul lima sore diadakan acara serah terima kereta api luar biasa (KLB) dari kepala bengkel kepada Pejabat Eksploitasi Barat DKARI. Sekitar pukul enam sore, KLB diberangkatkan ke arah Halte Pegangsaan di belakang kediaman Presiden untuk menaikkan seluruh rombongan. Setelah selesai, KLB dilangsir menuju Stasiun Manggarai. Barang-barang yang sudah disiapkan di peron jalur 4 langsung dimasukkan ke gerbong bagasi tanpa menghentikan kereta yang bergerak dengan kecepatan 5 km/jam.

KLB tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta pada pukul tujuh pagi keesokan harinya dengan selamat membawa para petinggi negara untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan lebih fokus dan aman.

Masih di tahun yang sama, Belanda kembali ke Indonesia dan mendapati kondisi perkeretaapian sudah jauh berbeda sejak sebelum Perang Dunia II. Belanda kemudian membentuk lembaga yang menangani perkeretaapian di Indonesia bernama Staatsspoorwegen/Verenigde Spoorwegbedrijf (SS/VS). Melalui Agresi Militer Belanda 1947 dan 1948, SS/VS berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah eksploitasi kereta api di Indonesia dari DKARI.

Akhirnya, secercah harapan bagi perkeretaapian Indonesia diperoleh melalui Perdamaian Indonesia-Belanda yang diselenggarakan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, tepatnya pada Desember 1949. Pada saat itu, dilaksanakan pengalihan aset-aset milik Pemerintah Hindia Belanda kepada Indonesia.

Pengalihan itu termasuk pengelolaan kereta api di Sumatera, Jawa, dan Madura. Perusahaan kereta api negara DKARI yang dikelola oleh Republik Indonesia dilebur dengan SS/VS yang merupakan gabungan perusahaan kereta api negara dan swasta zaman Hindia Belanda.

Selama 1945-1949, DKARI telah menjadi salah satu alat perjuangan untuk perang mempertahankan kemerdekaan. DKARI inilah yang menjadi cikal bakal PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang kini menjadi BUMN operator kereta api di Indonesia.

Berselang 75 tahun setelah Republik Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kini kereta api menjadi salah satu moda transportasi andalan yang mendukung kemajuan perekonomian bangsa. Di era modernisasi saat ini, kereta api terus bertransformasi dan berpacu dengan kemajuan zaman.

(ega/ega)