Pimpinan KPK Tepis Keraguan soal Independensi karena Urusan Gaji

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 11 Agu 2020 16:13 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (Yogi Ernes/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menepis pandangan beberapa pihak yang meragukan independensi pengawainya setelah adanya pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN). Beberapa pihak menilai independensi pegawai KPK akan tergerus karena adanya perubahan sistem penggajian.

"Jangan rendahkan independensi KPK dengan soal Gaji. Menyatakan sistem penggajian KPK setelah beralih menjadi ASN berdasarkan PP 41/2020 akan menggerus independensi pegawai KPK adalah mengecilkan independensi pegawai KPK hanya karena gaji," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Selasa (11/8/2020).

Ghufron menegaskan pegawai KPK memiliki pemahaman dan spirit independensi dalam melakukan penegakan hukum. Selain itu, semangat independensi sudah ditanamkan sejak proses rekrutmen pegawai, pembinaan, dan kode etik KPK.

"Independensi pegawai KPK sebagai penegak hukum terlahir dari spirit dan pemahaman bahwa KPK adalah penegak hukum dan karenanya independensi adalah hal yang utama dalam menegakkan hukum," ungkap Ghufron.

Ghufron menyebut pernyataan tersebut disampaikan untuk menjawab pihak-pihak yang menilai independensi KPK akan tergerus karena adanya perubahan pada sistem penggajian.

Sebelumnya, Eks Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyoroti terkait sistem penggajian yang berubah pascapengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN). Syarif menilai justru dengan perubahan ini sistem penggajian akan mengalami perubahan, yang tadinya dinilai baik menjadi bermasalah.

"Soal alih fungsi pegawai KPK yang dulunya independen menjadi aparatur sipil negara, yang barusan kita dikagetkan lagi oleh sistem penggajian yang diatur dalam peraturan pemerintah yang baru saja keluar, baru semingguan keluar. Di situ dikatakan bahwa gaji KPK itu ada tiga komponen, satu gaji, dua tunjangan dan tunjangan khusus," kata Laode dalam diskusi virtual yang ditayangkan di YouTube Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Senin (10/8).

Syarif mengatakan sejak dulu KPK menyoroti pentingnya sistem penggajian single salary system. Sebab, sistem tersebut dinilai mudah melakukan kontrol gaji pegawai negara.

Selain Syarif, ICW menyoroti terbitnya PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi pegawai ASN. ICW menilai perubahan status karyawan KPK menjadi ASN bisa berpotensi mengurangi independensi penyidik.

"Berpotensi mengurangi independensi penyidik karena nantinya penyidik KPK itu dengan sendirinya berubah status sebagai penyidik pegawai negeri sipil, yang mana mereka akan di bawah koordinasi pengawas PPNS yang mana kalau 3 bulan yang lalu PP ini sudah berubah, maka mereka berada di bawah kewenangan Brigjen Prasetijo Utomo, yang sudah menjadi tersangka kasus Djoko Tjandra," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi virtual yang ditayangkan di YouTube Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Senin (10/8/2020).

ICW menilai UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK (UU KPK baru) memuat beberapa poin yang melemahkan KPK. Kurnia menilai PP Nomor 44/2020 mengenai pengalihan status kepegawaian KPK menjadi ASN merupakan tindak lanjut dari UU KPK yang memuat berbagai pasal kontroversial.

"Sudah pasti nilai independensi KPK akan semakin terkikis. Peraturan pemerintah tersebut sebenarnya menjadi efek domino, menambah kerusakan dari UU 19/2019. Jadi apa pun produk hukum yang berdasarkan UU 19 2019 itu hanya melanjutkan kerusakan-kehancuran dari Undang-Undang KPK baru," ungkapnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbitnya PP ini, pegawai KPK akan menjadi pegawai aparatur sipil negara atau ASN.

Hal itu tertuang dalam PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi pegawai ASN yang itu diteken Jokowi pada 24 Juli 2020 dan diundangkan pada 27 Juli 2020. Salinan PP yang terdiri dari 12 pasal ini diperoleh detikcom dari situs JDIH Setneg, Sabtu (8/8).

(yld/fjp)