BPK-Polri-Kejagung Perpanjang MoU Terkait Pencegahan Korupsi

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 11 Agu 2020 14:08 WIB
MoU antara BPK RI, Kejaksaan Agung dan Polri,
MoU antara BPK RI, Kejaksaan Agung, dan Polri (Dok. BPK RI)
Jakarta -

BPK RI, Polri, dan Kejaksaan Agung memperpanjang kerjasama MoU terkait pencegahan korupsi. BPK meyakini dengan adanya kerja sama tersebut bisa memberikan kepastian hukum, dan memastikan akuntabilitas keuangan negara.

"MoU ini, selain bertujuan untuk memperbaharui MoU yang sudah pernah ditandatangani di waktu sebelumnya, dan dalam rangka memperluas cakupan MoU-nya dari sekadar kerja sama dalam konteks pemeriksaan yang berindikasi pidana atau ada unsur kerugian negara di dalamnya kepada pertukaran data dan informasi, serta upaya-upaya yang lain terkait dengan pencegahan korupsi," kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna, dalam acara MoU yang disiarkan virtual di YouTube BPK RI Official Selasa (11/8/2020).

Ia mengungkapkan, kerja sama MoU ini diharapkan agar aparat penegak hukum memberikan ruang bagi pengelola keuangan negara supaya merasa nyaman dalam bertugas mengelola keuangan negara. Karena jangan sampai ada tumpang-tindih pemeriksaan dugaan kerugian negara oleh aparat penegak hukum lainnya.

"Sebagaimana diarahkan Pak Presiden Jokowi bahwa kita ingin agar upaya membangun akuntabilitas dan penegakan hukum tetap memberikan ruang bagi pengelola keuangan negara untuk merasa aman dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga jangan sampai 1 pemeriksaan yang sudah dilakukan BPK dan ditindaklanjuti belakangan kemudian seakan-akan ada masalah yang kerugian negaranya dihitung oleh yang lain juga, tapi itu tidak terjadi lagi, kita sudah bersinergi, mudah-mudahan," ujarnya.

MoU antara BPK dan kejaksaan serta MoU BPK dan kepolisian merupakan perpanjangan dari MoU yang telah ditandatangani pada 2007 dan 2008 tentang tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana. Sementara itu, kerja sama MoU yang saat ini diperpanjang mencakup juga mengenai penguatan kelembagaan dan kerja sama dalam bidang pengembangan sumber daya manusia antara BPK kejaksaan dan BPK dengan kepolisian.

Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan secara teknis kerja sama dan koordinasi akan dikemas dalam ruang lingkup koordinasi untuk mendukung penegakan hukum. Yang meliputi tindak lanjut terhadap pemeriksaan investigatif berindikasi kerugian negara daerah, tindak lanjut terhadap permintaan pemeriksaan investigatif menghitung kerugian negara daerah dan pemberian keterangan ahli.

"Melalui kerja sama ini saya berharap akan menjadi suatu sinergi dalam membangun kesamaan perspektif keterpaduan dan guna mendukung kerjasama memperkuat jajaran sinergis Kejaksaan RI dalam penegakan hukum," ujar Burhanuddin.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan sebelumnya BPK dan KPK sudah melaksanakan tandatangan MoU pada beberapa bulan lalu. KPK berharap dengan adanya MoU tersebut akan menguatkan kerjasama penegakan hukum terkait tata kelola keuangan negara, yang mana MoU tersebut juga akan ditindaklanjuti hingga tingkat Kajati dan Polres.

"Hari ini kita tandatangani MoU, kita sepakat kerjasama terkait dengan jaminan akuntabilitas. BPK RI bertanggung jawab untuk akuntabilitas tata keuangan negara. KPK, Polri, Kejagung bertanggung jawab untuk menjamin akuntabilitas penegakan hukum. Saya kira penandatanganan MoU BPK-Kejaksaan. BPK-Polri, BPK RI, dan KPK dan ditindaklanjuti ke Polres dan Kejari tentunya menjamin kualitas baik penegakan hukum dan menjamin tata kelola keuangan negara," kata Firli.

(yld/fjp)