Anies Bicara 'Kebijakan Intoleran', Demokrat: Fokus Saja Penanganan Corona

Muhammad Ilman Nafi'an - detikNews
Selasa, 11 Agu 2020 13:47 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kawasan Bundaran H, Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2020).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Wilda/detikcom)
Jakarta -

Fraksi Partai Demokrat (PD) DPRD DKI Jakarta ikut menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal 'kebijakan intoleran'. Menurut Demokrat, sebaiknya Anies berfokus pada penanganan virus Corona (COVID-19) saja.

"Menurut saya Pak Gubernur jangan, santai saja lah. Sekarang ini yang paling penting fokus penanganan COVID, hal-hal yang begitu kan namanya politis. Kalau begitu kan sudah politis," ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Fraksi Parta Demokrat (PD) Mujiyono saat dihubungi, Selasa (11/8/2020).

Menurutnya, selama ini kebijakan yang dibuat Anies tidak ada yang intoleran. Hal itu terbukti dengan indeks demokrasi Jakarta menjadi yang paling tinggi berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kemarin itu indeks demokrasi kita tertinggi di Indonesia ya untuk Jakarta dalam indeks demokrasi, itu mengandung komponen dan Harmonisasi, nilainya kan bagus kan, dan itu yang nilai kan BPS, bukan swadaya masyarakat, bukan organisasi apa, tapi sebuah badan resmi pemerintah," katanya.

Oleh karena itu, Mujiyono meminta kepada Anies untuk tidak memikirkan pendapat-pendapat yang tidak penting. Menurutnya, Anies lebih baik fokus untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 di DKI Jakarta.

"Jadi nggak usah terlalu rise, menurut saya Pak Gubernur jangan terlalu rise dengan pendapat-pendapat yang tidak perlu ditanggapi dan fokus saja di penanganan Covid," kata Mujiyono.

Mujiyono pun menyinggung soal anggaran penanganan COVID-19 DKI Jakarta. Dia meminta Anies untuk mengedepankan transparansi anggaran.

"Yang pertama transparansi, jangan tunggu ditanya-tanya. Sebaiknya setiap update-nya dibuka soal penanganan COVID," katanya.

Menurutnya, laporan dana penanganan Covid terakhir kali diketahuinya sekitar lebih dari satu bulan lalu. Dana tersebut sebesar Rp 3,035 triliun.

"Nggak tahu justru itu, ini bagian dari kenyataan bahwa yang kamu tanya barusan itu saya nggak tau, saya anggota Banggar (Badan Anggaran), saya anggota Dewan saya nggak tahu update-nya (dana penanganan COVID). Update-nya yang saya dapat yang satu bulan setengah lalu, Rp 3,035 triliun tok, sudah," tutur Mujiyono.

Meski demikian, kata dia, bisa saja laporan dana penanganan COVID-19 itu sudah dilaporkan ke pimpinan DPRD DKI. Hanya, masyarakat perlu mengetahui penggunaan anggaran tersebut.

"Kalau ke pimpinan (DPRD) mungkin ya, tapi kan ke publish perlu dibuka, informasi publik terkait dengan anggaran bansos perlu disampaikan," ucapnya.

Pernyataan Anies itu disampaikan dalam acara Indonesia Leaders Talk Memoar Pilkada DKI 2017. Anies kala itu meminta publik membuktikan apakah ada kebijakannya yang bersifat intoleran. Anies mengaku baru kali ini dirinya menyatakan hal tersebut.

"Setelah 2 tahun saya di Jakarta, baru saya tawarkan pertanyaan balik, tolong ditunjukkan selama 2 tahun ini kebijakan mana yang intoleran, tolong ditunjukkan, kebijakan mana yang diskriminatif, tolong ditunjukkan fakta mana yang bisa membenarkan imajinasi bahwa gubernur dan pemerintahan adalah gubernur pemerintahan intoleran," ujar Anies dalam acara Memoar Pilkada DKI 2017 yang disiarkan di Channel YouTube Mardani Ali Sera seperti dilihat detikcom, Senin (10/8).

(mae/mae)