Round-Up

Anies Kena Sindir Gegara Urusan Toa Banjir

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Selasa, 11 Agu 2020 06:48 WIB
Disaster Warning System (peringatan dini bencana) milik Pemprov DKI (Dok. BPBD DKI)
Foto: Disaster Warning System milik Pemprov DKI (Dok. BPBD DKI)

Sabdo mengatakan penganggaran pembelian Toa pada Januari 2020 itu telah dibatalkan. Semuanya dialihkan untuk penanganan virus Corona.

"Nggak ada pembelian memang, refocusing semua," katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai pengadaan toa peringatan dini banjir itu sebagai program asal-asalan.

"Program jadul, program asal-asalan," ujar Gembong saat dihubungi, Senin (10/8/2020).

Gembong mengatakan apabila program pengadaan Toa saat pandemi tetap dilakukan, Pemprov DKI terlihat tidak memiliki skala prioritas.

Selain itu, dari segi anggaran, pengadaan Toa tersebut hanya akan menyebabkan pemborosan.

"Dari sisi manfaat juga tidak terlalu signifikan, justru kalau di saat pandemi ini program pengadaan Toa tetap dilaksanakan, menunjukkan tidak adanya skala prioritas, dan yang terjadi hanya sekedar menghabiskan anggaran, alias pemborosan yang tak bermanfaat. Dari sisi mata anggaran saja sudah menggambarkan bahwa Pemprov DKI tidak visioner," papar dia.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco mencurigai Anies sedang menutupi isu banjir di Jakarta.

"Memang kadang programnya tiba saat (red: masa) tiba akal, jadi asal saja untuk mencari (program), bukan fokus pada pembenahan banjirnya tapi fokus kepada nutupin isu banjirnya dengan mengeluarkan hal-hal yang antitesis," ujar Baco.

Baco mengatakan Fraksi Golkar DPRD DKI sejak awal adanya rencana pengadaan Toa itu sudah meyakini tidak akan berfungsi. Menurutnya, program tersebut tidak jelas.

Baco mengatakan, sebaiknya Pemprov DKI berfokus pada naturalisasi sungai untuk menanggulangi banjir. Hal itu lebih jelas ketimbang pengadaan Toa.

Halaman

(aan/idn)