ST Burhanuddin Keluarkan Pedoman, Periksa Jaksa Harus Seizinnya

Jabbar Ramdhani - detikNews
Senin, 10 Agu 2020 22:30 WIB
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Wilda Hayatun Nufus/detikcom)
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Wilda Hayatun Nufus/detikcom)
Jakarta -

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan kebijakan soal mekanisme pemeriksaan hingga penahanan seorang jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Dia meminta agar pemeriksaan jaksa harus seizin dirinya.

Kebijakan ini tertuang dalam Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan, Dan Penahanan Terhadap Jaksa Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana. Keluarnya kebijakan ini dibenarkan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono.

"Betul itu," kata Hari saat dimintai konfirmasi, Senin (10/8/2020).

Namun Hari menepis bila dikatakan keluarnya kebijakan tersebut terkait jaksa Pinangki Sirna Malasari yang diduga terlibat dalam skandal surat jalan terpidana kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra.

"Nggak (terkait jaksa Pinangki)-lah. Itu kan dulu sudah pernah ada," ujar Hari.

"Iya, selama ini juga begitu, hanya ada perubahan dikit. Dibandingkan saja tentang tata cara pemanggilan jaksa. Semuanya serba kebetulan saja," tambah dia.

Pedoman 7/2020 berisi empat bab, yakni pendahuluan, tata cara perolehan izin Jaksa Agung, pelaporan, dan penutup. Tertulis pedoman tersebut dibuat sebagai acuan terhadap pemberian izin Jaksa Agung atas pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) UU 162004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dijelaskan juga, tujuan pedoman ini dibuat untuk melindungi jaksa dalam menjalankan profesinya.

Selanjutnya
Halaman
1 2