Toa Peringatan Dini Banjir Disetop Anies, Gerindra: Terus Ganti Apa?

M Ilman Nafi'an - detikNews
Senin, 10 Agu 2020 21:01 WIB
Disaster Warning System (peringatan dini bencana) milik Pemprov DKI (Dok. BPBD DKI)
Foto: Disaster Warning System milik Pemprov DKI (Dok. BPBD DKI)
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada jajarannya untuk tidak lagi melakukan pengadaan Toa sebagai sistem peringatan dini banjir (disaster warning system atau DWS). Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi Gerindra Mohamad Taufik mempertanyakan pengganti alat peringatan dini banjir.

"Lalu peringatan dininya pake apa? Menurut saya harus ada peringatan dini. Mau apa kek bentuknya," ujar Taufik saat dihubungi, Senin (10/8/2020).

Menurutnya, apabila memang ada suatu program yang tidak efektif maka harus diganti. Taufik juga meminta alat peringatan dini banjir harus tetap tersedia.

"Kalau nggak efektif ya nggak apa-apa dihilangin. Kalau manfaatnya kurang, ya hapus," katanya.

M Taufik (Lisye Sri Rahayu/detikcom)Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik (Lisye Sri Rahayu/detikcom)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak melanjutkan pengadaan Toa sebagai alat peringatan dini banjir. Anies menyebut penggunaan Toa bukan merupakan sistem untuk penanganan banjir di Jakarta.

"Ini bukan early warning system, ini Toa, ini Toa, this is not a system," ujar Anies dalam video yang disiarkan channel YouTube Pemprov DKI Jakarta, Jumat (7/8).

Anies mengatakan sistem itu seharusnya berisi informasi yang jelas seputar peringatan dini banjir. Anies meminta kepada jajarannya, sistem penanganan banjir di Jakarta harus sudah jadi dalam waktu 2 minggu ini.

"Sistem itu kira-kira begini, kejadian air di Katulampa sekian, keluarlah operasionalnya dari Dishub, kesehatan, MRT, Satpol, seluruhnya itu tahu wilayah mana yang punya risiko. Jadi, sebelum kejadian, kita sudah siap," katanya.

Selanjutnya
Halaman
1 2