MPR Akan Publikasikan Laporan Kinerja Lembaga Negara Secara Daring

Angga Laraspati - detikNews
Jumat, 07 Agu 2020 20:42 WIB
Bambang Soesatyo
Foto: MPR
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI yang akan diadakan pada 14 Agustus 2020 akan berbeda dengan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI sebelumnya.

Pada Sidang Tahunan MPR RI kali ini lembaga negara akan menyerahkan laporan kinerja lembaga negara kepada pimpinan MPR RI yang selanjutnya akan dipublikasikan secara daring.

Dalam acara Media Expert Meeting Press Room MPR RI, di Bandung, Bamsoet mengatakan para pimpinan MPR RI sebenarnya telah sepakat pada Sidang Tahunan MPR RI kali ini para pimpinan lembaga negara dapat menyampaikan laporan kinerjanya langsung ke masyarakat. Tetapi, karena pandemi COVID-19, hal tersebut urung dilaksanakan.

"Karenanya, setelah laporan kinerja lembaga negara kita terima, pimpinan MPR RI akan mempublikasikan secara daring dengan menggunakan YouTube, video streaming ataupun media sosial lainnya," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (7/8/2020).

Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan setelah pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI, pihaknya akan mendatangi dan meminta pimpinan lembaga negara membacakan laporan kinerjanya untuk direkam. Rekaman inilah yang akan dipublikasikan secara daring oleh MPR RI. MPR pun mendorong pimpinan lembaga negara untuk bisa menyampaikan secara langsung laporan kinerjanya kepada masyarakat.

"Lembaga negara yang belum bisa memberikan laporan kinerjanya secara langsung pada Sidang Tahunan MPR RI akibat COVID-19, dapat disampaikan secara daring, tanpa mengurangi substansi laporan kinerja lembaga negara yang dibacakan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI," kata Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga membahas berbagai permasalahan yang masih menyelimuti dunia jurnalistik. Sebagaimana dilaporkan International Federation of Journalist (IFJ) dan Serikat Jurnalis Asia Tenggara (South East Journalist Unions/SEAJU) 2018 media massa di Asia Tenggara menghadapi tiga persoalan utama, yakni upah kerja yang rendah, gaji yang telat dibayar, serta kekerasan fisik.

"Masih lebih baik dibanding Filipina yang berada di peringkat 136, Myanmar di 139, Thailand di 140, Brunei di 152 ataupun Singapura di 158. Penilaian tersebut bukanlah hasil akhir, karenanya kerja keras masih diperlukan agar demokratisasi media massa di Indonesia tak terhenti," tutur Bamsoet.Dalam laporan di 2019, IFJ dan SEAJU menemukan masih ada 61 persen jurnalis di Asia Tenggara merasa pekerjaan mereka tidak aman. Menurut Bamsoet, Indonesia terus melakukan pembenahan agar ekosistem media massa semakin berkualitas yang dapat terlihat dari kenaikan Indeks Kebebasan Pers Indonesia yang dicatat lembaga pemantau Reporters Without Borders, dari posisi 124 di tahun 2019 menjadi posisi 119 di pertengahan tahun 2020.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, di tengah pandemi COVID-19 yang meluluhlantakkan perekonomian nasional, Presiden Joko Widodo tak hanya memberikan bantuan untuk perlindungan sosial, UMKM, dan korporasi, tetapi juga akan memberikan bantuan untuk industri pers.

Adapun bantuan tersebut, antara lain pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran, penangguhan beban listrik, keringanan cicilan pajak korporasi menjadi 50 persen, membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp 200 juta per bulan, serta mengalihkan anggaran belanja iklan layanan masyarakat kementerian dan lembaga negara kepada media lokal.

"Tak banyak negara dunia yang mau memberikan bantuan serupa. Selain Indonesia, negara lainnya adalah Norwegia, Swedia, dan New Zealand. Karenanya, media massa harus meningkatkan kualitas pemberitaannya. Sajikan informasi kepada masyarakat secara jujur dan akurat. Jangan sampai media massa turut menyebarkan berita hoax dan tidak dapat dipercaya," pungkas Bamsoet.

(mul/mpr)