DKPP Dinilai Gagal Pahami Putusan PTUN Batalkan Keppres Pemecatan Evi Novida

Haris Fadhil - detikNews
Jumat, 07 Agu 2020 19:55 WIB
Evi Novida Ginting Manik
Evi Novida Ginting (Ari Saputra/detikcom)
Medan -

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengatakan pencabutan keppres tentang pemberhentian Evi Novida Ginting dari komisioner KPU RI tak akan mengubah keputusan mereka. DKPP pun dinilai gagal paham soal putusan PTUN yang membatalkan keppres pemberhentian Evi.

"Tadi Ketua DKPP mengeluarkan statement bahwa walau PTUN itu membatalkan Keppres, putusan DKPP tetap dianggap berlaku, final, dan mengikat. Saya pikir DKPP ini gagal paham karena lembaga peradilan, yakni PTUN, saja sudah membatalkan keppres yang dikeluarkan presiden hasil dari tindak lanjut putusan DKPP tersebut," ujar akademisi ilmu politik FISIP Universitas Sumatera Utara, Fernanda Putra Adela, kepada wartawan, Jumat (7/8/2020).

Fernanda mengaku heran mengapa DKPP berkeras menyatakan putusan mereka soal pemberhentian Evi tetap berlaku. Menurutnya, DKPP telah melampaui kewenangan lembaga peradilan.

"Kenapa pula DKPP merasa mereka sebagai lembaga peradilan yang bisa mengatakan tidak berlaku putusan PTUN itu," ucap Sekretaris Ikatan Alumni FISIP USU ini.

Dia mengatakan DKPP hanya punya kewenangan terkait masalah etik penyelenggara pemilu. Pemberhentian Evi, yang juga alumni FISIP USU, sebagai komisioner KPU dinilainya merupakan wewenang Presiden.

"Komisioner KPU diangkat lewat keppres dan mereka diberhentikan oleh keppres. Maka dalam hal ini keppres pemberhentian terhadap Evi dicabut dengan keppres lagi, maka Evi seyogianya sudah kembali menjadi komisioner KPU. Artinya, putusan DKPP yang mereka keluarkan sudah tidak berlaku, tidak mengikat. Jadi jangan sampai sebagai lembaga etik DKPP melampaui kewenangan lembaga peradilan," tuturnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2