Ketua MPR Imbau Penyelenggaraan Pilkada Terapkan Protokol Kesehatan

Angga Laraspati - detikNews
Kamis, 06 Agu 2020 17:58 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Foto: Dok. MPR RI
Jakarta -

Selain menguji ketahanan kesehatan, sosial, dan ekonomi, pandemi COVID-19 juga menguji ketahanan demokrasi. Hal itu diungkapkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet itu, di satu sisi, hak konstitusional warga tak boleh dicederai oleh pandemi, di sisi lain pelaksanaan pemilihan juga tak boleh menjadi klaster baru bagi penyebaran virus COVID-19.

Untuk itu dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 Bamsoet mengatakan protokol kesehatan mutlak harus diberlakukan tanpa kompromi.

"Dari segi kandidat dan partai politik pendukung, dituntut untuk semakin bijak dalam berkampanye. Dari semula mengandalkan besarnya kerumunan massa, diubah menjadi mengandalkan platform teknologi informasi. Dari semula mengedepankan jargon dan hiburan, menjadi mengandalkan ide dan gagasan," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (6/8/2020).

Saat mengisi Webinar 'Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19' yang diselenggarakan Universitas Krisnadwipayana, Mantan Ketua DPR RI ini mengatakan KPU sebagai penyelenggara pilkada juga telah berkomitmen mengedepankan protokol kesehatan. Antara lain melalui pemberlakuan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) bagi petugas terkait (KPU, PPK, PPS), penggunaan alat pelindung diri, penyediaan sarana sanitasi, pengecekan kondisi suhu tubuh, pengaturan menjaga jarak, pengaturan larangan berkerumun dan beberapa penerapan protokol kesehatan lainnya.

Selain itu untuk meneguhkan demokrasi, Bamsoet mengatakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tak bisa ditundake tahun 2021. Jika ditunda, bisa terjadi kemubaziran anggaran 2020 yang telah dicairkan mencapai Rp 4 triliun.

"Penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi tak hanya dilakukan Indonesia, negara dunia lainnya pun mau tak mau harus melakukan hal serupa. Seperti Prancis, Jerman, Polandia, Israel, Amerika Serikat, Korea Selatan, Singapura, hingga Bangladesh," terang Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, tantangan lainnya adalah menjaga agar tingkat partisipasi pemilih tak turun. Karenanya perlu sosialisasi yang masif untuk memotivasi dan meyakinkan pemilih bahwa penyelenggaraan Pilkada telah didesain sedemikian rupa sehingga aman dari resiko terpapar COVID-19.

Ia melanjutkan, berbagai tantangan tersebut tak menutup tantangan klasik lainnya yang selalu hadir dalam setiap penyelenggaraan pemilihan. Seperti data pemilih, logistik, dan konflik antar pendukung. Kontestasi politik di tengah himpitan kondisi perekonomian di masa pandemi, juga akan sangat mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Diperkirakan 80 persen petahana akan maju kembali dalam kontestasi pilkada. Tak menutup kemungkinan terjadinya politisasi bantuan sosial sebagai alat kampanye terselubung. Dampak pandemi yang menghantam kehidupan perekonomian rakyat semakin meningkatkan risiko terjadinya praktik money politics. Ketidakadilan kontestasi politik dan potensi peningkatan money politics tersebut, tentunya akan mengurangi kualitas kehidupan demokrasi kita," papar Bamsoet.

Dirinya juga meyakini masa pandemi adalah ujian bagi masyarakat untuk dapat melompat lebih jauh ke depan. Bagaimana kedewasaan dalam merespon ujian tersebut akan sangat menentukan wajah masa depan bangsa dan negara.

"Saat ini yang sangat kita butuhkan adalah kesamaan cara pandang dan kesadaran kolektif untuk membangun semangat solidaritas dan jiwa gotong royong dalam segala aspek kehidupan," pungkas Bamsoet.

(prf/ega)