MAKI Serahkan Dokumen ke Jampidsus Terkait Dugaan Gratifikasi Jaksa Pinangki

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Kamis, 06 Agu 2020 16:24 WIB
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Siman.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Siman. (Foto: Tiara Aliya Azzahra/detikcom)
Jakarta -

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan dokumen ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kejagung terkait dugaan gratifikasi perjalanan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Koordinator MAKI Boyamin Siman menduga akomodasi Jaksa Pinangki selama di Malaysia dibiayai oleh Anita Kolopaking, yang merupakan pengacara Djoko Tjandra.

"Dua itu setidaknya justru temuan saya itu adalah diduga oknum jaksa P ini justru membiayai tiketnya dari Anita. Dari pengertian itu saya dugaan gratifikasi karena berarti dia dapat lebih lagi karena wong dia membiayai kan gitu kan. Dan isu ada uang secara anu tidak bisa saya buka nilainya berapa segala macam tapi saya serahkan di sana dugaan adanya uang. Setidaknya untuk uang rangkaian kira-kira untuk akomodasi hotel dan segala macam," kata Boyamin di kepada wartawan di kantor Jampidsus, Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, pada Kamis (6/8/2020).

Boyamin meminta agar penyidik Jampidsus mendalami dugaan adanya aliran dana ini. Dia meminta agar Kejagung bisa bekerja sama dengan PPATK mengusut keterlibatan Jaksa Pinangki soal aliran dana.

"Jadi itu dan kemudian gratifikasi berkaitan tiket dan juga ada dugaan uang yang mengalir. Karena ini baru dari satu alat bukti kan hukum itu harus dua alat bukti. Ini nanti tugasnya Kejagung, gedung bundar ini dan saya minta untuk segera bekerjasama dengan PPATK untuk melacak dugaan-dugaan aliran uang masuk dan keluar, misalnya gitu. Itu dalam rangka membuat menjadi dua alat bukti. Tapi kita asas duga prabersalah kalau nanti tidak cukup bukti ya berarti tidak dilanjutkan," jelasnya.

Selain dokumen perjalanan Pinangki ke Malaysia, Boyamin juga meminta agar Jampidsus dapat memeriksa perjalanan Pinangki ke Amerika dalam rangka operasi hidung. Sekalipun, kata Boyamin, hal ini tidak berkaitan dengan kasus Djoko Tjandra.

"Kemudian berkaitan dengan data ke Amerika, tapi itu tidak berkaitan dengan urusan ini tapi ke Amerika dia operasi hidung artinya kan, inikan biaya tinggi perlu dilacak apa sumber-sumber penghasilannya. Gitu. Jadi ini seakan akan tidak terkait tapi kan bisa dikaitkan. Ke sana dari mana sumbernya, mungkin dia kaya raya kan nggak apa-apa tapi kan kalau dilacak sebelumnya nampaknya tidak segitu gitu lho. Nah itulah yang barangkali LHKPN perlu didalami juga dengan sumber-sumbernya," ujarnya.

Adapun Boyamin mengungkapkan penyerahan dokumen ini untuk bisa mengungkap indikasi pidana yang dilakukan Jaksa Pinangki.

"Kalau dari pengawasan itu tidak ada indikasi pidananya kan tidak akan dilimpahkan di sini. Misalnya hanya etik, misalnya ya berkaitan dengan tingkah laku lah yang tidak ada kaitannya dengan dugaan gratifikasi pastikan juga tidak diarahkan ke sini," tegasnya.

Soroti Pergantian Jamintel

Selain itu, Boyamin turut menyoroti pergantian posisi Jamintel Jan Maringka. Ia meyakini pergantian Jan Maringka yang kini menempati posisi sebagai Staf Ahli Jaksa Agung RI Bidang Perdaya dan Tata Usaha Negara berhubungan dengan lemahnya pengawasan keluar-masuknya buron Djoko Tjandra ke Indonesia.

"Sebenarnya kan yang diganti cuman satu Jamintel, kalau yang lain cuman geser saja kan artinya bukan tiga. Dan ini kalau dianggap sebagai impact lemahnya pengawasan intelijen tidak tahu keluar masuk ya ini karena posisi pimpinan itukan boleh dievaluasi. Kalau tidak ada keluar masuk tidak ada kebobolan mungkin juga tidak akan diganti. Dan meskipun ini bahasanya dibantah bukan terkait saya yakin itu terkait dengan ini," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejagung membuka celah menjerat Pinangki secara pidana. Hasil pemeriksaan dari bidang pengawasan Kejagung telah diteruskan ke Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus).

"Dari hasil pemeriksaan-pengawasan, sudah disampaikan direktur penyidikan untuk yang dugaan terhadap adanya suatu peristiwa yang diduga pidana itu sudah diserahkan ke Jampidsus," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono di depan Gedung Bundar, yang merupakan kantor Jampidsus di Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/8).

"Proses selanjutnya sesuai dengan SOP (standard operating procedure) yang ada di Pidsus, maka laporan pemeriksaan pengawasan tadi akan dilakukan telaah oleh tim yang disampaikan Pak Dirdik (Direktur Penyidikan)," imbuh Hari.

Di sisi lain, MAKI mendukung Kejagung untuk melakukan penyelidikan secara pidana terhadap Jaksa Pinangki. Boyamin menduga ada gratifikasi yang diterima Pinangki terkait tiket pesawat ke luar negeri

"Betul (kami mendukung langkah Kejagung), karena dugaan gratifikasi tiket pesawat ke luar negeri," kata Boyamin ketika dihubungi, Selasa (4/8).

Meski begitu, Boyamin meminta Kejagung tetap berpegang azas praduga tak bersalah.

"Setidaknya di Jampidsus Kejagung dengan tetap berpegang azas praduga tidak bersalah," ujarnya.

(idn/idn)