KPAI Wanti-wanti Pemerintah: Hati-hati Buka Sekolah

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Rabu, 05 Agu 2020 11:15 WIB
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti bersama Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan Kreatifitas dan Budaya, Kementrian PPPA, Evi Hendrani memberi pernyataan pers terkait Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMA di gedung KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/4/2018). KPAI menilai  terjadi malpraktik dalam dunia pendidikan karena soal yang diujikan tidak pernah diajarkan sebelumnya dalam kurikulum sekolah.
Retno Listyarti (Ari Saputra/detikcom)

Retno menyebut ada empat syarat yang harus dipenuhi Pemerintah Kota Surabaya dalam SKB empat menteri itu. Syarat tersebut adalah daerah harus zona hijau, pemerintah daerah harus setuju, sekolah harus memenuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka, serta orang tua murid setuju pembelajaran tatap muka.

"Rujukannya SKB empat menteri dong, jadi satuan tugas COVID mestinya nggak kasih izin. Jika salah satu dari empat syarat tersebut tidak terpenuhi, peserta didik melanjutkan belajar dari rumah secara penuh," ujar Retno.

Sebelumnya, Pemkot Surabaya berencana melaksanakan sekolah tatap muka di 21 SMP di Surabaya. Sebagai tahap awal, 5 dari 21 SMP dijadikan pilot project.

Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Supomo sempat menggelar pertemuan dengan Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya, IDI, pakar epidemiologi hingga dokter anak. Rencana dibukanya kembali sekolah karena melihat peta Surabaya yang tren kasusnya sudah terus menurun 8 hari ini.

"Mulai kemarin Senin (3/8) kami siapkan sekolah-sekolah terus guru-guru disiapkan. Terutama perilakunya anak dan guru, semua stakeholder yang ada di Surabaya kita siapkan. Ketika nanti situasinya sudah memungkinkan, kita sudah siap," kata Supomo, Selasa (4/8).

Halaman

(lir/hri)