Round-Up

Jual Beli Serangan Kejaksaan vs Otto Hasibuan

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Rabu, 05 Agu 2020 06:16 WIB
Otto Hasibuan resmi jadi pengacara Djoko Tjandra
Foto: Otto Hasibuan (Ari Saputra/detikcom)

Hari mengatakan sementara terhadap eksekusi selebihnya termasuk uang sebesar Rp. 546.468.544.738,- telah dilaksanakan oleh Jaksa eksekutor tahun 2009. Hari menjelaskan terkait penahanan yang dipersoalkan pengacara Djoko Tjandra, menurut Kejagung, eksekusi yang dilakukan jaksa telah sesuai undang-undang.

Hal ini tentu berbeda dengan pengertian "Penahanan" yaitu penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Hari menyebut jaksa telah melakukan eksekusi terhadap hukuman badan, bukan melakukan penahanan, karena harus dibedakan penahanan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Hari menerangkan, bahwa surat putusan pemidanaan diatur dalam pasal 197 KUHAP namun tentunya dalam memahami pasal 197 KUHAP haruslah dikaitkan dengan pasal sebelumnya yaitu pasal 193 KUHAP. Perlu dijelaskan pula bahwa dalam perkara tertentu dimana jenis perkara tersebut memang tidak dapat dikenakan penahanan terhadap Terdakwa, jika pengadilan memerintahkan terdakwa untuk segera ditahan justru pengadilan melanggar hukum.

Selain itu dalam kondisi-kondisi tertentu lainnya walaupun perkara yang dinyatakan terbukti adalah perkara atas tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, namun pengadilan juga tidak akan memerintahkan agar terdakwa untuk segera ditahan (apabila sebelumnya ia tidak ditahan), yang mana jika pengadilan memerintahkan agar terdakwa segera ditahan maka putusan justru akan menjadi tidak masuk akal, yaitu terhadap putusan-putusan dimana hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah hukuman percobaan (pidana bersyarat) sebagaimana pasal 14 a KUHP atau putusan-putusan dimana hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan hanyalah pidana denda.

Dalam putusan dimana hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman percobaan (pidana bersyarat) pengadilan tidak perlu memerintahkan penahanan. Kondisi lainnya yang memungkinkan Pengadilan tidak memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan adalah jika pengadilan tidak mau memerintahkan hal tersebut, perintah penahanan tersebut adalah diskresi pengadilan.

Sah jika pengadilan tidak menggunakan kewenangan diskresional-nya (pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP) selain itu perintah penahanan tersebut juga tidak dapat dilakukan jika masa wewenang penahanan yang dimiliki pengadilan telah habis.

"Berdasarkan uraian tersebut di atas haruslah dibedakan pengertian antara penahanan untuk tersangka atau terdakwa selama proses pemeriksaan berlangsung yang merupakan instrumen untuk mencegah tersangka atau terdakwa, sedangkan hukuman/pidana adalah penderaan yang dijatuhkan oleh pengadilan yang diatur oleh undang-undang sebagai konsekuensi atas perbuatan yang menurut proses peradilan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa," ungkapnya.

Selain itu perintah penahanan juga dibatasi secara limitative dalam pasal 26, 27 dan 28 KUHAP sesuai tingkatannya, dimana penahanan dapat dilakukan terhadap putusan yang masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap dari mulai Putusan tingkat pertama, putusan banding dan putusan kasasi. Sedangkan dalam upaya hukum peninjauan kembali tidak ada aturan yang dapat digunakan untuk melakukan penahanan, karena perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

"Sehingga yang dilakukan oleh jaksa adalah melakukan eksekusi hukuman badan untuk menjalankan putusan hakim PK bukan melakukan penahanan. Hakim PK tidak akan memberikan penetapan mengenai status terdakwa seperti dalam pasal 197 ayat (2) huruf k KUHAP karena memang tidak terdapat kewenangan hakim PK untuk melakukan penahanan, apabila disebutkan maka justru merupakan hal yang melawan hukum," ujarnya.

Dengan demikian, Kejagung menyampaikan tugas jaksa selaku eksekutor telah selesai setelah dilaksanakan eksekusi tersebut yang kemudian ditandatangani terpidana Djoko Tjandra. Sementara itu terkait penempatan terpidana menjalani pidananya merupakan kewenangan Kemenkum HAM.

"Dengan telah dilaksanakannya eksekusi tersebut sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang ditanda tangan oleh Terpidana Joko Soegiarto Tjandra, Jaksa Eksekutor dan Kepala Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat maka tugas Jaksa telah selesai, sedangkan untuk penempatan terpidana menjalani pidananya adalah menjadi kewenangan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia," ujar Hari.

Berikut ini bunyi amar putusan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor: 12K/Pid.Sus/2008 tanggal 11 Juni 2009 terkait Djoko Tjandra:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan berlanjut";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 15.000.000,-, (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa dana yang ada dalam Escrow Account atas rekening Bank Bali No. 0999.045197 qq. PT. Era Giat Prima sejumlah Rp. 546.468.544.738,- (lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dirampas untuk dikembalikan pada negara;
5. Menyatakan barang bukti lainnya berupa surat-surat sebagaimana dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas;

Halaman

(aan/idn)