Round-Up

Jual Beli Serangan Kejaksaan vs Otto Hasibuan

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Rabu, 05 Agu 2020 06:16 WIB
Otto Hasibuan resmi jadi pengacara Djoko Tjandra
Foto: Otto Hasibuan (Ari Saputra/detikcom)

Hari menuturkan bahwa eksekusi dilakukan berdasarkan putusan majelis hakim PK Djoko Tjandra.

Menurutnya, bila ada yang mempermasalahkan maka Kejagung siap bertanggung jawab dalam ranah hukum.

"Jadi kalaupun ada yang berpendapat bahwa, itu tidak sah ataupun harus batal demi hukum maka kami siap jika hal tersebut akan dipermasalahkan dalam tataran ranah hukum," jelasnya.

"Misalnya, melalui proses hukum kami akan siap melakukan penjelasan terhadap hal itu. Jadi kami ulangi sekali lagi bahwa jaksa eksekutor melaksanakan tugasnya dalam rangka eksekusi tidak ada lagi yang namanya penahanan. Penahanan itu dalam ranah penyidikan penuntutan maupun di persidang," sambungnya.

Hari menjelaskan jaksa melaksanakan eksekusi hukuman badan atas putusan majelis hakim PK Djoko Tjandra.

"Bahwa pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) dalam perkara pidana merupakan bagian dari penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang," papar Hari.

Adapun kewenangan jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 270 KUHAP, Pasal 30 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hari menyatakan berdasarkan putusan PK yang telah berkekuatan hukum tetap itu jaksa telah melaksanakan eksekusi terhadap putusan PK Djoko Tjandra.

"Bahwa putusan PK tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga setelah terpidana berhasil ditangkap maka Jaksa telah melaksanakan eksekusi pada hari Jum'at, tanggal 31 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: Print-693/M.1.14/fd.1/05/2020 tanggal 20 Mei 2020 dengan cara memasukkan ke rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Pusat untuk menjalani pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebesar Rp.15.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan," ujar Hari.

Lebih lanjut, Hari menuturkan eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3