Dewas KPK Tindaklanjuti 14 Laporan soal Dugaan Pelanggaran Etik

Ibnu Hariyanto - detikNews
Selasa, 04 Agu 2020 19:23 WIB
Penampakan Gedung Baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
Gedung Baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. (Foto: Rachman Haryanto)
Jakarta -

Dewan Pengawas (Dewas) KPK menerima 14 pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik KPK. Dewas KPK mengatakan semua laporan dugaan pelanggaran kode etik itu telah diproses.

"Pengaduan yang masuk kepada Dewas sampai sekarang ini menerima 14 pengaduan sudah ditindaklanjuti," kata anggota Dewas KPK Harjono dalam konferensi pers yang disiarkan di Akun Youtube KPK, Selasa (4/8/2020).

Harjono mengatakan 14 laporan itu bersumber dari laporan pihak eksternal dan internal KPK. Meskipun semua laporan diproses, Harjono menyebut belum ada satupun laporan yang masuk hingga tahap sidang etik.

"Pengaduan yang 14 itu statusnya dari 14 itu Dewas belum pernah sidang, tapi sudah ada pengaduan yang terselesaikan, yang terselesaikan setelah dilakukan klarifikasi, kita mempertimbangkan tidak perlu disidang. Sisanya masih ada yang tahap pada analisis awal masih dianalisis dan kemudian yang di tingkat klarifikasi. Dari hasil klarifikasi nanti diperiksa Dewas dalam pemeriksaan pendahuluan mungkin ada yang berhenti, kalau nggak ada yang masuk persidangan," ujarnya.

Selain itu, Ketua Dewas KPK, Tumpak Panggabean menambahkan Dewas juga menerima pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Total ada 105 pengaduan masyarakat yang diterima Dewas.

"Dewas KPK telah menerima dan menindaklanjuti 105 surat pengaduan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK," kata Tumpak.

Tumpak mengatakan pengaduan masyarakat yang masuk ke KPK itu beragam. Jenis pengaduan masyarakat yang diterima Dewas itu mulai soal dugaan tindak pidana korupsi hingga permasalahan penyidikan yang dilakukan KPK.

"Kalau pengaduan soal tipikor banyak, itu kami salurkan ke unit-unit yang ada di KPK umpama di penindakan, pencegahan. Ada juga laporan yang bukan menyangkut kode etik, ada yang menyangkut permasalahan yang mereka alami terkait kegiatan KPK. Misal kegiatan penyidikan mereka merasa kami sudah dituntut pengadilan tapi kami punya rekening belum dibuka. Itu termasuk laporan juga kita klarifikasi, kita tanyakan apa sebabnya nanti bagaimana sikapnya, ternyata ini masih diperlukan barang bukti. Nah kita surati si pelapor itu dengan data-data yang memang kita yakini kebenarannya melalui unit kerja yang ada di KPK," tuturnya.

Untuk diketahui, salah satu laporan dugaan pelanggaran kode etik yang cukup jadi perhatian yakni terkait Ketua KPK Firli Bahuri menaiki helikopter mewah saat berkunjung ke Baturaja Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Laporan itu dibuat oleh Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) pada Rabu 24 Juni 2020.

Kini, laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firli tengah ditindaklanjuti oleh Dewas KPK. Dewas berjanji akan transparan soal hasil pemeriksaan tersebut. Dewas KPK mengatakan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri itu nantinya bisa diakses masyarakat.

"Karena kita tahu masalah etik bukan benar atau salah tetapi masalah pantas atau tidak pantas masalah patut atau tidak patut. Tapi bapak ibu tak perlu khawatir pada akhirnya di putusan itu akan dilaksanakan secara terbuka jadi siapa saja bisa melihat," kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho.

(ibh/idn)