Dewas KPK: Ada 234 Permohonan Sadap-Sita-Geledah, Izin Keluar 4-6 Jam

Ibnu Hariyanto - detikNews
Selasa, 04 Agu 2020 17:10 WIB
Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabaen (tengah) dalam penyampaian kinerja Dewas KPK semester I 2020 (YouTube KPK)
Foto: Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabaen (tengah) dalam penyampaian kinerja Dewas KPK semester I 2020 (YouTube KPK)
Jakarta -

Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengatakan menerima 234 pemohonan izin penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan selama enam bulan terakhir atau semester pertama tahun 2020. Dewas KPK memastikan semua pemohonan izin diproses 1x24 jam.

"Seluruh permohonan izin yang dimaksud diberikan izin oleh Dewas KPK dalam rentang waktu kurang dari 1x24 jam. Pada umumnya proses pemberian izin oleh Dewas hanya berlangsung sekitar 4-6 jam," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Panggabaen, dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube KPK, Selasa (4/8/2020).

Dari total 234 itu, sebanyak 46 terkait permohonan penyadapan, 19 terkait permohonan penggeledahan, dan 169 terkait permohonan penyitaan. Tumpak mengatakan semua permohonan izin itu ditindaklanjuti tepat waktu.

"Belum ada satupun izin belum dikeluarkan karena terlambatnya Dewas. Jangan ada orang bilang kami hanya menunggu Dewas seolah-olah Dewas yang salah," ujarnya.

Sementara itu, anggota Dewas KPK, Albertina Ho, menyebut belum ada satu pun permohonan izin yang ditolak Dewas KPK. Namun, ia menyebut ada beberapa permohonan izin yang tidak dikabulkan seluruhnya.

"Izin ini bukan berarti izin diajukan itu diberikan izinnya itu belum tentu, ada yang tidak diberikan izin, ada yang diberikan izin tapi tidak semua. Misal penyitaan mengajukan penyitaan untuk 20 item yang akan disita, bisa dikabulkan 20, bisa dikabulkan 14 atau 16 saja. Tapi sampai saat ini, semester 1 ini tidak ada yang ditolak seluruhnya tapi yang ditolak sebagian itu ada," kata Albertina Ho.

Seperti diketahui, Dewas KPK merupakan organ baru di KPK terbentuk setelah UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK mulai berlaku. Tugas dan kewenangan Dewas KPK diatur dalam Pasal 37B UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Salah satu tugas Dewas KPK ialah memberikan izin terkait kegiatan penindakan KPK, seperti penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan merupakan bagian penting dari mesin penindakan KPK.

(ibh/jbr)