Ombudsman Surati Jokowi Dorong Perpres Batasan dan Kriteria Komisaris BUMN

Dwi Andayani - detikNews
Selasa, 04 Agu 2020 16:33 WIB
Gedung Ombudsman
Gedung Ombudsman (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Ombudsman menemukan terdapat 397 komisaris BUMN yang memiliki rangkap jabatan. Ombudsman menyebut pihaknya mengirimkan surat yang berisi saran kepada Presiden Joko Widodo terkait kondisi tersebut.

"Ombudsman telah mengirimkan saran tertulis ke Presiden RI. Kami sampaikan saran secara tertulis dan surat tersebut sudah selesai dibahas pleno dan ditandatangani ketua," ujar anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragi dalam konferensi persnya yang disiarkan melalui zoom, Selasa (4/8/2020).

Alamsyah mengatakan terdapat tiga inti dalam surat tersebut. Pertama, Ombudsman menyarankan Jokowi untuk menerbitkan peraturan presiden (perpres) terkait batasan hingga kriteria Komisaris BUMN serta mengatur penghasilan tunggal bagi rangkap jabatan.

"Pertama kami menyarankan agar presiden menerbitkan peraturan presiden untuk, satu memperjelas batasan dan kriteria dalam penempatan pejabat struktural dan fungsional aktif sebagai komisaris BUMN, dalam satu pandangan yang koheren dengan mempertimbangkan kompetensi dan terhindar dari konflik kepentingan. Dua pengaturan atau mengatur sistem penghasilan tunggal bagi perangkap jabatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," kata Alamsyah.

Poin selanjutnya, Alamsyah menyebut pihaknya menyarankan Presiden memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk memperbaiki peraturan menteri BUMN. Hal ini terkait dengan penetapan kriteria calon komisaris, sumber bakal calon hingga tata cara penilaian.

"Kedua dalam surat tersebut kami menyarankan kepada presiden untuk memerintahkan menteri BUMN untuk melakukan perbaikan terhadap Peraturan Menteri BUMN. Yang sekurang-kurangnya mengatur secara lebih jelas mengenai penetapan kriteria calon komisaris, sumber bakal calon, tata cara penilaian dan penetapan, mekanisme serta hak dan kewajiban komisaris di BUMN dan akuntabilitas kinerja para komisaris BUMN, berikut tata cara publikasinya," tuturnya.

Tonton video 'Ombudsman Soroti Isu Komisaris BUMN Berasal dari Relawan Politik':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2