PK soal Syafruddin Arsyad Temenggung Tak Diterima MA, Ini Respons KPK

Ibnu Hariyanto - detikNews
Selasa, 04 Agu 2020 13:30 WIB
Mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung jalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Syafruddin divonis 13 tahun penjara dalam kasus BLBI.
Syafruddin Arsyad Tumenggung (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA) yang tidak menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas Syafruddin Arsyad Temenggung terkait vonis lepas di kasus BLBI. KPK mengaku akan mempelajari keputusan itu untuk mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya.

"KPK menghormati putusan MA untuk mengembalikan berkas perkara tersebut. Namun KPK akan pelajari dan kaji kembali terkait putusan tersebut termasuk mengenai kemungkinan langkah hukum apakah yang bisa diambil berikutnya," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (4/8/2020).

Ali menjelaskan PK itu diajukan pada 17 Desember 2019 sebagai upaya maksimal penanganan perkara Syafruddin setelah MA memvonis lepas di tingkat kasasi. Menurutnya, ada beberapa alasan hukum sehingga KPK mengajukan PK.

Alasan itu diantaranya, terkait kekhilafan hakim dalam putusan kasasi serta terdapat kontradiksi antara pertimbangan dengan putusan. Namun sayangnya, PK yang diajukan KPK itu tidak diterima MA karena dianggap tak memenuhi persyaratan formil.

"KPK memandang ada beberapa alasan hukum sebagai dasarnya antara lain adanya kekhilafan hakim dalam putusan tingkat kasasi tsb dan terdapat kontradiksi antara pertimbangan dengan putusan. Namun PK JPU KPK di tolak MA sebelum ada penunjukan majelis hakim karena Jaksa dianggap tidak memenuhi syarat formil untuk melakukan PK sebagaimana ketentuan yang berlaku sehingga berkas dikirim kembali ke PN Jakarta Pusat dengan surat tertanggal 16 Juli 2020," ungkap Ali.

Sebelumnya diberitakan, MA memutuskan tidak menerima permohonan PK dari KPK atas Syafruddin Arsyad Temenggung. Syafruddin divonis lepas di tingkat kasasi karena perbuatannya di kasus BLBI adalah perbuatan perdata, bukan pidana.

"Permohonan PK yang diajukan oleh Penuntut Umum pada KPK dalam perkara Syafruddin Arsyad Temenggung, setelah diteliti oleh hakim penelaah dan berdasarkan memorandum Kasubdit perkara PK dan Grasi pidana khusus pada MA ternyata permohonan PK tersebut tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP," kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro saat dihubungi detikcom, Selasa (4/8/2020).

Selain itu, juga dinilai bertentangan dengan putusan MK No.33/PUU-XIV/2016 dan SEMA No. 04/2014. Yaitu PK hanya menjadi hak terpidana/ahli warisnya.

Sebagaimana diketahui, Syafruddin didakwa KPK melakukan kejahatan korupsi di kasus BLBI. PN Jakpus menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara ke Syafruddin. Di tingkat banding, hukuman diperberat menjadi 15 tahun penjara.

Di tingkat kasasi, Syafruddin dilepaskan. MA menilai perbuatan Syafruddin adalah perbuatan perdata, bukan pidana.

(ibh/mae)