Round-Up

Sorotan Anggota Dewan Kala Ganjil Genap Lagi di Ibu Kota

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 04 Agu 2020 05:11 WIB
Lalu lintas Jl Gajah Mada, Jakarta Pusat, salah satu kawasan ganjil genap. (Jehan Nurhakim/detikcom)
Foto: Lalu lintas Jl Gajah Mada, Jakarta Pusat, salah satu kawasan ganjil genap. (Jehan Nurhakim/detikcom)

PKS

PKS meminta kebijakan ganjil genap ini dievaluasi pada sepekan pertama. PKS menilai kebijakan itu bisa dicabut apabila justru memperbesar risiko penularan COVID-19.

"Pekan ini kita lihat kalau sepekan kendaraan umum yang meningkat penggunaannya berarti pengguna kendaraan pribadi menggunakan kendaraan umum dan memperbesar risiko penularan COVID. Saya kira itu bisa dicabut aturan itu di pertengahan satu minggu dievaluasi," kata Fraksi PKS DPRD DKI Abdul Aziz ketika dihubungi, Minggu (2/8).

Azis mengatakan perlu ada pengawasan yang ketat terhadap penerapan sistem ganjil genap ini. Target dan tujuan kebijakan tersebut diharapkan dapat diukur dengan jelas.

"Harus ada fungsi kontrol yang baik juga. Kita mesti lihat dalam dua pekan ke depan. Dampaknya tercapai atau nggak target itu," ujar Aziz.

"Seandainya kejadiannya malah sebaliknya, orang tidak WFH tapi malah kendaraan umum semakin padat saya kira kebijakan itu perlu ditinjau kembali sebelum masa berlakunya habis," tambahnya.

Partai NasDem

Pendapat lain disampaikan Fraksi Partai NasDem. NasDem meminta Pemprov DKI mengantisipasi penumpukan di transportasi umum.

"Untuk perlakuan ganjil-genap yang perlu diantisipasi penumpukan penggunaan transportasi umum," kata Wakil Ketua Fraksi DPRD DKI, Nova Harivan Paloh, ketika dihubungi, Minggu (2/8).

Nova juga menyoroti pengawasan Pemprov DKI terkait protokol kesehatan di perkantoran. Bagi Nova, penumpukan di transportasi umum mempunyai korelasi dengan pembagian shift kerja di kantor.

Di samping itu, Nova menyoroti kapasitas 50 persen di perkantoran. Menurutnya, penumpukan di transportasi umum bisa teratasi jika kebijakan 50 persen di perkantoran itu berjalan dengan baik.

"Tapi memang korelasinya bagaimana pengawasan di tiap kantor atau ruang usaha patuh menjalankan 50 persen kehadiran, WFH, serta pembagian shift kerja. Jadi kalau pemberlakuan 50 persen kehadiran dan WFH, serta pembagian shift kerja bisa diantisipasi penggunaan transportasi umum yang akan menumpuk," ujarnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4 5