ICW Minta MA Hukum Hakim yang Abaikan Pedoman Vonis Seumur Hidup Koruptor

Ibnu Hariyanto - detikNews
Senin, 03 Agu 2020 16:25 WIB
Kurnia Ramadhana
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengapresiasi Mahkamah Agung (MA) yang menerbitkan Peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). ICW berharap Perma Nomor 1 Tahun 2020 itu menjadi solusi permasalahan disparitas hukuman bagi koruptor yang selama ini terjadi.

"ICW mengapresiasi langkah Mahkamah Agung yang pada akhirnya menerbitkan Perma 1/2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Perma ini harapannya dapat menjadi jawaban atas problematika peradilan tipikor yang kerap kali terdapat disparitas hukuman yang pada akhirnya juga berujung pada vonis ringan," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangan tertulis, Senin (3/8/2020).

Ia juga berharap pelaku koruptor yang berasal kalangan penegak hukum atau politis harusnya juga dihukum berat. Sebab, Kurnia menyebut dalam catatan ICW sepanjang 2019 rata-rata koruptor hanya divonis 2 tahun 7 bulan penjara.

"Catatan ICW sepanjang tahun 2019, rata-rata hukuman pelaku korupsi hanya 2 tahun 7 bulan penjara," sebutnya.

Selain itu, menurut Kurnia, MA harusnya juga membuat sanksi untuk hakim tidak mengikuti Perma tersebut. Dengan demikian, masyarakat bisa membuat pengaduan jika ada hakim yang tidak mengikuti Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut.

"Namun di luar itu, MA juga harus menegaskan, sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada hakim ketika tidak mengikuti Perma 1/2020 ini. Misalnya, ketika hakim tidak mengikuti Perma maka dapat dijadikan alasan bagi masyarakat untuk melaporkan yang bersangkutan ke Badan Pengawas MA," tuturnya.

Sebelumnya, MA mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020. Perma ini dibuat untuk menghindari disparitas (perbedaan) hukuman yang mencolok bagi satu koruptor dengan koruptor lainnya.

"Untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, diperlukan pedoman pemidanaan," demikian hal menimbang Perma Nomor 1 Tahun 2020 yang dikutip detikcom, Minggu (2/8).

Perma itu ditandatangani oleh Ketua MA Syarifuddin dan diundangkan pada 24 Juli 2020. Perma ini berlaku untuk terdakwa korupsi yang dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor. Prinsipnya, terdakwa merugikan keuangan negara.

Tonton video 'Komisi III: Tim Pemburu Koruptor Tak Berguna Jika Tak Berintegritas':

[Gambas:Video 20detik]



Perma ini membagi lima kategori:

Selanjutnya
Halaman
1 2