Siapkan Aturan Penuntutan, KPK Lakukan Riset-Koordinasi ke MA-Kejagung

Ibnu Hariyanto - detikNews
Senin, 03 Agu 2020 15:26 WIB
Ali Fikri
Foto: Ali Fikri. (Ari Saputra/detikcom).
Jakarta -

KPK mengaku tengah menyiapkan pedoman penuntutan bagi terdakwa kasus korupsi. Dalam menyusun pedoman penuntutan itu, KPK akan melakukan riset terlebih dahulu terhadap tuntutan pidana korupsi sebelum-sebelumnya.

"Metode penyusunan pedoman tuntutan tipikor KPK ini didahului melalui riset atau penelitian terhadap tuntutan pidana perkara-perkara yang ditangani oleh KPK," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (3/8/2020).

Ali mengatakan penelitian ini perlu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban keilmuan dan merupakan bentuk penghargaan atas karya-karya tuntutan jaksa KPK sebelum-sebelumnya. Selain itu, Ali menyebut KPK juga akan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam proses penyusunan pedoman penuntutan itu.

"Tim penyusun KPK juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Mahkamah Agung (MA) yang saat ini juga sedang merumuskan rancangan pedoman pemidanaan tipikor," ujarnya.

Ali mengatakan pedoman penuntutan itu akan memuat cara pandang terkait hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam tuntutan pidana. Menurut dia, pertimbangan memberatkan dan meringankan dalam tuntutan pidana ini dapat dianalisa dari sisi objektivitas maupun subjektivitas.

"Sudut pandang objektif adalah melihat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tuntutan pidana melalui ukuran-ukuran yang sifatnya objektif serta penilaian tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat umum. Kemudian sudut pandang subjektif adalah melihat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tuntutan pidana melalui penilaian yang sifatnya subjektif dari pandangan jaksa penuntut umum dengan mencermati fakta-fakta dari penyidikan, penuntutan dan persidangan," jelas Ali.

Selain itu, Ali menyebut ada sejumlah parameter dalam menyusun pertimbangkan hal memberatkan dan meringankan suatu hukuman. Parameter itu diantaranya motif melakukan korupsi, posisi pelaku, jumlah kerugian negara hingga kedudukan dan jabatan pelaku.

"Parameter kategori pertimbangan memberatkan dan meringankan hukuman tersebut antara lain: motif melakukan korupsi, pelaku utama atau pelaku peserta, jumlah kerugian negara, jumlah nilai korupsi yang dinikmati, nilai suap yang diterima, kedudukan dan jabatan pelaku, dampak dari perbuatan korupsi, belum pernah di hukum, sopan di persidangan, tidak berbelit-belit, berterus terang dan mengakui perbuatannya dan lain-lain," sebutnya.

Untuk itu, Ali mengatakan pedoman penuntutan itu bakal menjadi standarisasi KPK dalam menyusun tuntutan terhadap terdakwa korupsi. Sebab, Ali mengatakan tuntutan yang diajukan jaksa akan jadi pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan.

"Dalam penanganan perkara pidana, pemidanaan merupakan produk akhir yang berbentuk putusan atau vonis yang dijatuhkan oleh hakim. Sebelum putusan dijatuhkan, akan didahului tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum. Atas dasar tuntutan pidana dari penuntut umum itulah, hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum menjatuhkan putusannya," tutur Ali.

"Dengan demikian tuntutan penuntut umum sangat penting dalam kaitannya dengan putusan suatu perkara pidana. Penting bukan hanya berkenaan dengan terbukti atau tidaknya suatu perkara, namun juga berkaitan erat dengan pertimbangan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2020. Perma ini dibuat untuk menghindari disparitas (perbedaan) hukuman yang mencolok bagi satu koruptor dengan koruptor lainnya.

"Untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, diperlukan pedoman pemidanaan," demikian hal menimbang Perma Nomor 1 Tahun 2020 yang dikutip detikcom, Minggu (2/8).

Perma itu ditandatangani oleh Ketua MA Syarifuddin dan diundangkan pada 24 Juli 2020. Perma ini berlaku untuk terdakwa korupsi yang dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor. Prinsipnya, terdakwa merugikan keuangan negara. Perma ini membagi lima kategori:

Merespon Perma itu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengaku sudah lama mendorong MA menerbitkan pedoman terkait pemidanaan koruptor seumur hidup. Nawawi juga mengatakan KPK saat ini tengah menuntaskan pedoman tuntutan. Sebab, menurut Nawawi, KPK sendiri selama ini masih disparitas dalam memberikan tuntutan untuk para koruptor.

"Disparitas putusan adalah ketidakadilan yang sangat nyata. KPK juga sekarang sedang berupaya merampungkan 'pedoman penuntutan', karena kalau jujur, selama ini disparitas tidak hanya terjadi pada putusan para hakim melainkan juga berlangsung di tingkat penuntutan oleh para penuntut umum," ucap Nawawi.

(ibh/elz)