Pemprov DKI Ngotot Berlakukan Ganjil Genap, Masyarakat Bisa Jadi Korban

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Senin, 03 Agu 2020 13:34 WIB
Lalu lintas Jl Gajah Mada, Jakarta Pusat, salah satu kawasan ganjil genap. (Jehan Nurhakim/detikcom)
Foto: Lalu lintas Jl Gajah Mada, Jakarta Pusat, salah satu kawasan ganjil genap. (Jehan Nurhakim/detikcom)
Jakarta -

Aturan pembatasan ganjil-genap mulai berlaku hari ini di DKI Jakarta. Namun, para pakar epidemiologi menilai aturan ini salah jika diterapkan di masa pandemi Corona ini.

Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Tri Yunis Miko Wahyono menilai kebijakan ganjil genap keliru apabila diterapkan saat ini. Menurutnya, kebijakan yang relevan ialah meliburkan kantor di DKI Jakarta.

"Kebijakan DKI itu salah. Dia takut bertabrakan dengan kebijakan Kementerian atau Pusat. Menurut saya, udah aja liburkan semua kantor di DKI Jakarta. Masalahnya ini nggak berani. Korbannya rakyat," kata Miko saat dihubungi, Senin (3/8/2020).

Dia juga menyarankan Pemprov DKI Jakarta untuk memilih opsi kebijakan PSBB ketat. Namun, kata Miko, yang diterapkan saat ini ialah justru kebijakan yang ambigu.

"Atau PSBB ketat. Masalahnya banci sih, PSBB transisilah. Pada saat yang sama diadakan pelonggaran pembatasan sosial. Apa namanya kalau bukan ambigu atau banci," tuturnya.

Hal senada juga disampaikan oleh dosen Epidemologi Universitas Airlangga (Unair), Laura Navika Yamani. Menurut Laura, kebijakan yang mestinya diterapkan adalah aturan shift kantor atau kerja dari rumah.

"Harus sinkron ya kebijakannya. Seperti aturan shift dan kerja dari rumah, tidak hanya dengan ganjil genap saja," ungkap Laura.

Selanjutnya
Halaman
1 2