Pukat UGM Kaget MA Golongkan Korupsi Rp 25 Miliar ke Kategori Sedang

Andi Saputra - detikNews
Senin, 03 Agu 2020 10:18 WIB
Direktur Advokasi PUKAT UGM, Oce Madril
Foto: Oce Madril. (Ari Saputra/detikcom).
Jakarta -

Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM kaget Mahkamah Agung (MA) menggolongkan korupsi Rp 25 miliar masuk kategori sedang. Hal itu diatur dalam Peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun 2020.

"Pertama menurut saya Perma itu terlalu menitikberatkan pada 'nilai kerugian negara', padahal seharusnya korupsi itu dinilai dari dampaknya. Banyak kasus korupsi yang nilai kerugiannya mungkin kecil, tetapi dampak turunannya luar biasa merusak kepentingan publik," kata Direktur Pukat UGM, Oce Madril kepada detikcom, Senin (3/8/2020).

"Kedua kategori nilai kerugian negara yang ada di lampiran, sangat toleran. Gap penggolongannya terlalu lebar, misal korupsi senilai Rp 1-25 miliar dianggap kategori sedang," sambung Oce.

Di Perma itu, nilai korupsi di atas Rp 100 miliar baru dianggap paling berat. Hukumannya seumur hidup berlaku bagi para koruptor kategori berat karena merugikan negara lebih dari Rp 100 M.

"Harusnya penggolongannya lebih sederhana, di atas Rp 50 miliar harusnya sudah dianggap paling berat," tegas Oce.

Catatan ketiga Pukat, hal yang memberatkan hanya bagi 'aparat penegak hukum dan aparat sipil negara (ASN)'. Oce mempertanyakan bagaimana dengan pejabat negara atau anggota DPR yang korupsi.

"Apalah politisi tidak menjadi alasan pemberat?" cetusnya.

Di luar catatan di atas, Pukat memberikan apresiasi ke MA. Namun MA diingatkan jangan sampai pedoman yang tidak tepat akan berdampak buruk pada akhirnya.

"Tentu apresiasi buat MA yang akhirnya membuat Pedoman pemidanaan, akan berguna untuk kurangi disparitas putusan hakim. Namun jika pedomannya cukup toleran dengan nilai kerugian negara dan dampak korupsi, maka pedoman ini bisa berakibat buruk bagi upaya pemberantasan korupsi," pungkas Oce.

Sebelumnya diberitakan, MA mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020. Perma ini dibuat untuk menghindari disparitas (perbedaan) hukuman yang mencolok bagi satu koruptor dengan koruptor lainnya.

Perma itu ditandatangani oleh Ketua MA Syarifuddin dan diundangkan pada 24 Juli 2020. Perma ini berlaku untuk terdakwa korupsi yang dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor. Prinsipnya, terdakwa merugikan keuangan negara. Perma ini membagi lima kategori:

1. Paling paling berat yaitu kerugian negara lebih dari Rp 100 miliar.
2. Kategori berat yaitu kerugian negara Rp 25 miliar-Rp 100 miliar.
3. Kategori sedang yaitu kerugian negara Rp 1 miliar-Rp 25 miliar.
4. Kategori ringan yaitu kerugian negara Rp 200 juta-Rp 1 miliar.
5. Kategori paling ringan yaitu kurang dari Rp 200 juta.

Tonton video 'Komisi III: Tim Pemburu Koruptor Tak Berguna Jika Tak Berintegritas':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/elz)