Anggota Komisi III DPR: Perma Vonis Koruptor Bisa Dijadikan Juknis Peradilan

Eva Safitri - detikNews
Senin, 03 Agu 2020 08:48 WIB
Arsul Sani
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani (Foto: Mochamad Zhacky Kusumo/detikcom)
Jakarta -

Anggota Komisi III DPR menilai tujuan dari Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 Tahun 2020 soal vonis bagi koruptor cukup bagus. Namun hal itu bisa dijadikan sebagai petunjuk teknis (juknis) dalam sistem peradilan bukan sebagai materi muatan dalam undang-undang.

"Dari sisi maksud dan tujuannya sebenarnya materi muatan yang ada dalam Perma 1/2020 tersebut bagus, yakni untuk meminimalisir disparitas dalam penjatuhan vonis. Namun sebagai komisi Hukum DPR kami melihat bahwa materi muatan yang seperti itu mestinya cukup menjadi semacam petunjuk teknis peradilan sebagaimana yang juga sering dibuat oleh MA," kata Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, kepada wartawan, Minggu (2/8/2020).

"Sebab ketika dituangkan sebagai materi muatan peraturan perundangan, maka sebagian materi Perma tersebut adalah materi yang seharusnya dimuat dalam undang-undang seperti KUHP atau revisi UU Tipikor," lanjutnya.

Jika MA mengatur materi yang ada dalam undang-undang, Arsul menilai akan ada salah tafsir. Sebab, menurutnya hal itu bukan kewenangan lembaga yudikatif.

"Ketika hal yang seharusnya diatur sebagai materi muatan UU tetapi diatur dalam Perma, maka bisa saja ada yang menafsirkan bahwa MA sebagai pemegang kekuasaan yudikatif telah mengambil kekuasaan pembentuk UU yakni DPR dan Pemerintah. Atau wajar kalau nanti akibat terbitnya Perma tersebut maka ada yang berpendapat bahwa MA telah bertindak melebihi kewenangannya. Meski pendapat seperti ini juga akan diteriaki sebagai tidak pro terhadap pemberantasan korupsi," ujarnya.

Selain itu, Arsul juga menilai perma yang dibuat itu akan membatasi independensi hakim. Menurutnya, hal ini tidak sesuai dengan apa yang didengungkan oleh MA terkait kemandirian hakim.

"Yang kedua, karena yang diatur oleh Perma tersebut masuk ke dalam ranah hukum pidana material, maka juga bisa ditafsirkan bahwa MA telah membatasi independensi atau kemandirian para hakim. Padahal selama ini soal kemandirian hakim itu hal yang didengung-dengungkan oleh MA," katanya.

Tonton video 'Mahfud Md Mau Aktifkan Tim Pemburu Koruptor':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2