Minta Klarifikasi Penahanan Djoko Tjandra, Pengacara Akan Surati Kejagung

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Minggu, 02 Agu 2020 00:39 WIB
Otto Hasibuan saat menyambangi Bareskrim Polri
Foto: Kadek Melda Luxiana/detikcom
Jakarta -

Pengacara Djoko Tjandra, Otto Hasibuan, mengatakan akan mengirimkan surat kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penahanan kliennya. Otto mengatakan dia ingin meminta klarifikasi dasar penahanan Djoko Tjandra.

"Saya akan menulis surat pada Kejaksaan Agung untuk meminta klarifikasi, atas dasar apa Pak Djoko Tjandra ini ditahan," ujar Otto di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (1/8/2020) malam.

Otto menilai, dalam putusan peninjauan kembali (PK) tidak ada perintah untuk penahanan Djoko Tjandra. Otto belum memutuskan apakah nantinya akan mengajukan upaya praperadilan terkait penahanan Djoko Tjandra.

"Di dalam putusan PK, tidak ada perintah untuk Pak Djoko ditahan. Nah kalau tidak ada perintah ditahan kenapa dia ditahan? Apakah itu nanti Kejagung memberikan klarifikasi, apakah kita harus mengajukan praperadilan, kita belum tau," tuturnya.

Menurut Otto, dalam putusan PK hanya disebutkan hukuman 2 tahun yang bersifat deklarator. Serta denda Rp 15 juta yang menurutnya sudah dipenuhi oleh Djoko Tjandra.

"Karena di dalam putusan PK itu hanya disebutkan Pak Djoko Tjandra dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 2 tahun. Berarti kan sifatnya deklarator, bukan kondemnator. Kedua, menghukum Djoko Tjandra terdakwa untuk membayar denda Rp 15 juta, dan itu kalau tidak salah sudah dijalankan," kata Otto.

"Kemudian menyatakan uang dirampas untuk negara yang Rp 500 miliar sekian itu, itu saja. Jadi tidak ada putusan yang sifatnya kondemnator, menghukum atau memerintahkan Djoko Tjandra harus ditahan," sambungnya.

Tidak hanya itu, Otto juga menyebut adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2012 terkait Djoko Tjandra. Sehingga menurutnya, hukuman yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra telah batal.

"Kalau kita berteori lagi, katanya kan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012. Menyatakan ketentuan tentang batalnya putusan itu, di Pasal 193 itu, itu sudah keluar. Tapi kan kita harus tahu putusan 2012 itu berlakunya ke depan, tidak boleh berlaku surut, jadi karena putusanya 2009 ya otomatis seharusnya batal," katanya.

Sebagaimana diketahui, Djoko Tjandra merupakan buron Kejagung selama 11 tahun. Djoko Tjandra ditangkap pada Kamis (30/7) berkat kerja sama police to police antara Polri dan Polisi Diraja Malaysia (PDRM).

Tak lama setelah penangkapan, Djoko Tjandra langsung diterbangkan ke Tanah Air dengan pesawat sewaan. Tiba di Bandara Halim Perdanakusuma Djoko Tjandra keluar dari pesawat dengan mengenakan baju tahanan oranye dan dalam kondisi tangan terikat. Dia langsung digiring ke Bareskrim Polri.

Pada Jumat (31/7) malam, Bareskrim menyerahkan Djoko Tjandra ke Kejagung. Kejagung pun menyerahkan Djoko Tjandra ke Ditjen Permasyarakatan Kemenkum HAM karena Djoko Tjandra semestinya memang menjalani masa tahanan. Saat ini Djoko Tjandra ditahan sementara di Rutan Salemba cabang Mabes Polri untuk penyidikan lanjutan terkait kasus surat jalannya.

Tonton video 'Djoko Tjandra Akan Diperiksa Soal Surat Jalan Hingga Aliran Dana':

[Gambas:Video 20detik]



(dwia/jbr)