PK Tak Lanjut ke MA, Pengacara Djoko Tjandra Soroti PK Jaksa pada 2009

Yulida Medistiara - detikNews
Kamis, 30 Jul 2020 15:38 WIB
Pengacara Djoko Tjandra
Andi Putra Kusuma (Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta -

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) telah memutuskan tidak meneruskan peninjauan kembali (PK) Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra ke Mahkamah Agung. Pengacara Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma, menyoroti PK jaksa yang sebelumnya diterima MA saat mengajukan pada 2009.

"Dalam persidangan, jaksa memberikan tanggapan yang pada pokoknya PK dari Pak Joko Tjandra harus ditolak karena tidak hadir dan hanya diwakili kuasa hukumnya. Padahal, berdasarkan Pasal 263 ayat 1 KUHAP, yang dapat mengajukan PK hanya terpidana atau ahli warisnya sehingga tidak boleh diwakili," kata Andi saat dihubungi, Kamis (30/7/2020).

Andi menilai alasan jaksa menolak pengajuan PK atas kliennya janggal karena sebelumnya jaksa sudah pernah mengajukan PK pada 2009 dan dikabulkan. Sementara itu, berdasarkan fakta persidangan, jaksa meminta pemohon Djoko Tjandra menghadiri secara langsung sidang PK tersebut sehingga pengacara Djoko Tjandra menganggap jaksa sudah memahami siapa yang bisa mengajukan PK.

"Berdasarkan tanggapan jaksa tersebut, saya tarik kesimpulan bahwa jaksa paham betul siapa yang berhak mengajukan PK, tapi kok tahun 2009 jaksa mengajukan PK? Padahal bukan terpidana dan bukan ahli waris. Anehnya lagi, pengadilan dan MA mengabulkan," ungkapnya.

"Kita hormati keputusan hakim, kalau memang hukumnya demikian, pasti kita terima," ujar Andi.

Andi menyayangkan putusan Mahkamah Agung yang menghukum 2 tahun penjara dalam putusan PK yang diajukan jaksa sebelumnya. Menurut Andi, PK yang diajukan jaksa sebelumnya banyak dilanggar jaksa tetapi dikabulkan hakim MA.

"Yang kami sayangkan itu keputusan pengadilan dan MA dalam memeriksa PK No. 12 PK/Pid.sus/2009 dulu, begitu banyak yang dilanggar oleh jaksa tapi dikabulkan," kata Andi.

Sementara itu, pihaknya akan melaporkan terlebih dahulu ke Djoko Tjandra terkait tak dilanjutkannya permohonan PK ke Mahkamah Agung. Ia menilai bukan substansi yang ditolak, melainkan soal kehadiran Djoko Tjandra di sidang tersebut.

"Kalau langkah hukum belum ada. Kita laporkan dulu kepada klien penolakan PK jelas karena ketidakhadiran, bukan karena substansi memori PK," ujarnya.

Seperti diketahui, Pasal 263 ayat 1 KUHAP mengatur soal pihak yang bisa mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA adalah terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, terkecuali putusan bebas. Berikut ini bunyi pasal tersebut:

"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung."

Pasal tersebut pernah diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh istri Djoko Tjandra, Anna Boentaran, yang tidak terima atas PK yang diajukan jaksa. Sebelumnya, Djoko Tjandra dihukum 2 tahun penjara dalam putusan PK yang diajukan jaksa.

Djoko tidak terima, lalu melakukan PK dan ditolak MA. Atas hal itu, Anna Boentaran tidak terima dan mengajukan permohonan penafsiran ke MK.

Anna meminta MK menafsirkan Pasal 263 ayat 1 KUHAP. Anna meminta pasal itu ditafsirkan bahwa jaksa tidak berwenang mengajukan peninjauan kembali (PK). Siapa nyana, permohonan itu dikabulkan.

Kini, terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra kembali mengajukan PK ke PN Jaksel. Namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) telah memutuskan tidak meneruskan peninjauan kembali (PK) Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra ke Mahkamah Agung. Sebab, Djoko Tjandra sebagai pemohon tidak pernah datang ke persidangan.

"Menetapkan, menyatakan permohonan peninjauan kembali dari pemohon atau terpidana Djoko Soegiarto Tjandra tidak dapat diterima, dan berkas perkaranya tidak dapat dilanjutkan ke Mahkamah Agung," ujar pejabat Humas PN Jaksel, Suharno, saat konferensi pers di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Rabu (29/7).

Suharno mengatakan putusan tersebut diputuskan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah memeriksa berkas PK ini.

(yld/fjp)