Pemerintah Segera Lanjutkan Pembahasan Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Rabu, 29 Jul 2020 20:03 WIB
Mahfud Md
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. (Tiara/detikcom)
Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan pemerintah segera melanjutkan pembahasan draf rancangan peraturan presiden (perpres) tentang pelibatan TNI dalam aksi terorisme. Dia menyebut pembahasan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

"Saya sudah mendiskusikan ini dengan LSM, dengan teman-teman parpol, dengan lintas kementerian/lembaga, kira-kira tidak ada jawaban lain bahwa perpres itu harus segera diproses lebih lanjut pembahasannya. Karena, menurut UU, seharusnya sudah selesai tanggal 20 Juni, 21 Juni tahun 2019," kata Mahfud di Markorps Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (29/7/2020).

"Tapi waktu itu kita sibuk menghadapi keriuhan pileg dan pilpres dan sesudah itu baru kita mulai berpikir lagi. Namun, begitu kita berpikir lagi, dihadang oleh pandemi COVID-19. Tapi kita sudah bersepakat COVID-19 tidak akan mematikan tugas-tugas kita dan kita akan segera melanjutkan pembahasan itu," imbuhnya.

Mahfud menyinggung soal perpres tentang pelibatan TNI dalam aksi terorisme ini setelah mendapat buku pedoman tentang tata cara melaksanakan pertempuran sesuai hukum humaniter internasional. Buku pedoman itu didapat saat kunker ke Markorps Marinir, Cilandak.

Dia menuturkan buku pedoman yang didapat menjelaskan soal cara bertindak agar tidak melanggar hak asasi, termasuk dalam kasus teror.

"Intinya melindungi hak asasi, jadi jangan lagi ada kecurigaan bahwa misalnya militer itu anti-hak asasi. Semua tentara dibekali buku saku perlindungan hak asasi. Bagaimana caranya bertindak agar tidak melanggar hak asasi. Bagaimana sebuah kasus teror yang sesungguhnya sudah ditangani dalam batas yang diberikan UU dilanjutkan pada penegakan hukum demi perlindungan hak asasi," jelasnya.

Mahfud kemudian berbicara tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Dia menyebut dalam hal tertentu tindak pidana terorisme tidak bisa ditangani secara hukum karena tempat maupun skalanya.

"Misalnya menyangkut hukum internasional gesekan persentuhan di antara dua negara. Dari teror itu, kan polisi tidak bisa serta-merta ikut. Misalnya teror itu terjadi di perairan ZEE, di mana bukan wilayah kedaulatan kita tapi wilayah hak berdaulat," tuturnya.

"Itu kalau tidak terorisme, tidak bisa. Kalau terjadi di kapal, udara, itu kan hak teritorialnya menurut hukum hak teritori negara yang punya kapal. TNI kan ndak boleh masuk, Polri nggak boleh masuk sehingga kita ingin meyakinkan kepada kita semua bahwa keterlibatan TNI itu, satu, dilindungi oleh undang-undang. Yang kedua memang karena ada kebutuhan riil yang memang nyata dibutuhkan untuk itu," paparnya.

Maka dari itu, perpres akan memperjelas batasan-batasan yang mengizinkan TNI turun dalam pelibatan menangani terorisme.

"Ketika dia menjadi hukum, itu urusan polisi. Ketika dia merupakan aksi terorisme itu, militer bisa ikut atas perintah Presiden sesudah dibicarakan oleh polisi, BNPT, dan sebagainya sesuai sampai batas tertentu diserahkan hukumnya lagi ke polisi," ujar Mahfud.

(idn/idn)