KPK Serahkan Tanah 53 Hektare Rampasan Kasus Korupsi ke TNI AD

Ibnu Hariyanto - detikNews
Senin, 27 Jul 2020 22:17 WIB
Angin kencang dan hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat sebagian huruf P di yang menempel di Gedung KPK Ambrol. Begini penampakannya.
Gedung KPK (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK menyerahkan aset berupa sebidang tanah seluas 53 hektare senilai Rp 20,02 miliar ke TNI AD. Aset tersebut merupakan hasil rampasan KPK dari kasus korupsi simulator SIM.

Proses serah-terima aset ini diselenggarakan di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Senin (27/7/2020). Ketua KPK Firli Bahuri melakukan penyerahan ini secara langsung ke Kepala Satuan Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa.

Firli Bahuri mengatakan penyerahan aset kepada TNI AD adalah sebagai upaya memaksimalkan penggunaan aset negara sebagai bagian dari pemulihan aset. Firli menegaskan aset yang dirampas KPK selalu diserahkan kembali ke negara untuk dimanfaatkan.

"Serah terima aset ini juga merupakan bentuk dari akuntabilitas kami kepada publik bahwa barang yang KPK rampas, selalu kami serahkan ke negara untuk penggunaan yang lebih bermanfaat," ujar Firli Bahuri dalam keterangan tertulis.

Sebidang tanah tersebut terletak di dua desa, yakni Desa Cirangkong, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, dan Desa Kumpay, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.

KPK merampas aset ini dari terpidana mantan Kakorlantas Irjen Djoko Susilo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Djoko Susilo divonis 18 tahun penjara karena dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi simulator SIM.

Namun, pihak TNI AD mengaku belum memutuskan penggunaan aset ini. KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan penggunaannya akan dipilih untuk Artileri Medan atau Artileri Pertahanan Udara. Ia mengatakan kedua artileri itu berhubungan dengan alusista sehingga membutuhkan lahan yang luas.

"Sarana yang ada saat ini belum memadai, maka kami sangat gembira bisa menerima aset ini dari KPK," kata dia.

(ibh/aud)