Sebelumnya WDP, Kini Laporan Keuangan KPK Dapat Predikat WTP dari BPK

Ibnu Hariyanto - detikNews
Senin, 27 Jul 2020 11:49 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata didampingi Plt Jubir KPK Ali Fikri memberi pernyataan pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Sidoarjo Saiful Ilah di Gedung KPK, Rabu (8/1/2019). KPK menunjukkan barang bukti suap yang disita dalam OTT tersebut.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan KPK tahun 2019. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan hasil itu merupakan buah dari upaya perbaikan yang dilakukan KPK sepanjang 2019.

"Sudah dilakukan audit untuk laporan keuangan tahun 2019, yang sebagaimana diketahui laporan keuangan KPK tahun 2019 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian," kata Alexander dalam webinar berjudul Talk Show Laporan Tahunan KPK 2019, Senin (27/7/2020).

Alex menyebut pada 2018 KPK mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK. Alex menjelaskan saat itu KPK mendapat catatan dari BPK berkaitan dengan pengelolaan aset.

"Sebelumnya tahun 2018 laporan KPK itu mendapat opini wajar dengan pengecualian yaitu menyangkut aset," sebutnya.

Alex mengatakan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun 2018 itu, KPK melakukan sejumlah perbaikan di sepanjang 2019. Perbaikan itu mulai dari perbaikan dalam prosedur hingga tata kelola berkaitan dengan aset.

"Tetapi itu sudah berhasil kita perbaiki baik, dari sisi prosedurnya, ketentuannya maupun tata kelolanya, sehingga semua temuan-temuan BPK tahun 2018 itu sudah kita selesaikan di tahun 2019. Sehingga BPK memberikan opini WTP wajar tanpa pengecualian," tuturnya.

Untuk diketahui, pada 2018, laporan keuangan KPK mendapat predikat WDP dari BPK. Salah satu alasan KPK meraih opini WDP saat itu adalah luputnya pencatatan barang rampasan.

"Kalau KPK persediaan, karena memang selama ini kan KPK itu kan persediaan barang rampasannya ini bagian yang lose dari perhatian KPK, bukan kesengajaan, tetapi tetap saja ini bagian yang penting dalam pemeriksaan kita memengaruhi opini," kata anggota I BPK RI, Agung Firman Sampurna, di auditorium Badiklat BPK, Jalan Kalibata Raya, Jakarta Selatan, Kamis 20 Juni 2019.

(ibh/dhn)