PKPU Berujung Damai, PT KCN Akan Kembali Beroperasi Normal

Yudistira Imandiar - detikNews
Jumat, 24 Jul 2020 18:21 WIB
Dirut PT KCN Widodo Setiadi
Foto: dok KCN
Jakarta -

Perjanjian perdamaian (homologasi) antara PT Karya Citra Nusantara selaku debitur dengan enam kreditur disahkan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dengan ditetapkannya keputusan tersebut, perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT. KCN dinyatakan selesai dan mengikat para pihak.

Ketua Majelis Hakim Robert menuturkan, hasil pemungutan suara terkait proposal rencana perdamian PT. KCN dengan para kreditur telah memenuhi kriteria sesuai Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, yakni lebih dari setengah jumlah suara kreditur dan mewakili dua pertiga jumlah tagihan. Dalam voting itu, empat kreditur menyatakan setuju dengan akumulasi jumlah tagihan 88,43%.

"Karena berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat forum dalam pengambilan suara untuk persetujuan perdamaian telah mengikat para pihak dan sah menurut hukum," kata Robert dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (24/7/2020).

Robert mengatakan, setelah mendengarkan laporan hakim pengawas, pengurus PKPU, kreditur dan debitur, tidak ditemukan alasan-alasan guna menolak pengesahan perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) UU 37/2004.

"Oleh karenanya, pengadilan wajib mengesahkan perdamaian tersebut. Dengan adanya putusan pengesahan perjanjian perdamaian, maka secara hukum PKPU berakhir. Menghukum debitur dan kreditur untuk menaati isi perdamaian tersebut," tutur Robert.

Kuasa Hukum PT KCN Agus Trianto menjelaskan, PKPU yang diajukan oleh kreditur di antaranya Juniver Girsang dan Brurtje Maramis dinyatakan berakhir dan selesai secara hukum, meskipun pihak pemohon akan mengajukan kasasi.

"Secara hukum PKPU ini sudah dinyatakan berakhir, dan semua apa yang telah terjadi selama proses PKPU ini dinyatakan sudah selesai. Jadi tidak ada lagi yang namanya PKPU sekarang. PKPU ini sudah berakhir dan perusahaan (PT KCN) bisa berjalan seperti normal," kata Agus.

Pihaknya, tegas Agus, akan menghadapi proses kasasi yang diajukan oleh pemohon. Sebab, jelas dia, kasasi yang diajukan merupakan hak hukum pihak yang keberatan dengan putusan.

"Kami akan hadapi itu semuanya. Pembayaran kepada kreditur juga tetap kami laksanakan," sambung Agus.

Sementara itu, Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi mengapresiasi keputusan majelis hakim yang menyetujui homologasi atau perjanjian perdamaian sehingga PKPU berakhir. Di sisi lain, ia mempertanyakan upaya kasasi dari pemohon atas putusan majelis hakim tersebut.

"Menurut kami, PKPU ini tidak layak untuk dilakukan oleh pemohon. Karena kalau kita lihat dari awal kan tujuannya menagih success fee, dan pada saat kami sudah mau membayar pun kan ternyata tidak diterima. Ini sebetulnya ada kejanggalan yang motivasinya sangat jelas kuasa hukum langsung mengajukan kasasi," papar Widodo.

Ia menilai, semua pihak semestinya tidak lagi memperpanjang masalah ini karena sudah ada itikad baik dari debitur. Kasasi tersebut, kata Widodo, tidak mengganggu operasional perusahaan PT. KCN, tapi dapat berdampak pada daya tarik investasi.

"Karena ini hanya akan menggangu iklim usaha, khususnya kami sebagai investor swasta yang bergerak di bidang kepelabuhan, dimana ini proyek strategis nasional dan merupakan non APBN/APBD," jelas dia.

Diungkapkan Widodo, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menarik swasta berperan aktif membantu APBN di tengah pandemi –°OVID-19. Tapi, dengan adanya kasus tersebut, mungkin akan menjadi catatan bagi para investor lain yang jika menanamkan investasinya.

"Ini sebenarnya ada apa proses disini itu yang paling mengkhawatirkan. Tapi, kondisi perusahaan akan normal kembali. Jadi kami tidak di bawah pengawasan pengadilan negeri di mana biasanya kita meminta persetujuan transaksi kepada pengurus," jelas Widodo.

Tonton video 'Eks Napi Korupsi Boleh Ikut Pilkada, Ini Kata Gerindra':

[Gambas:Video 20detik]



(ega/ega)