Moeldoko: Tak Benar Komite Penanganan Corona dan PEN Fokus Ekonomi Saja

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 23 Jul 2020 16:37 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko
Foto: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Andhika Prasetia/detikcom).
Jakarta -

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan perihal Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Moeldoko menegaskan, meski dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, komite itu tetap memprioritaskan sektor kesehatan.

"Pada kenyataan dalam struktur itu kan tetap melekat fungsi satgas penanganan Covid Pak Doni. Jadi tidak benar kalau pemerintah berfokus pada sektor ekonomi saja. Tetapi sektor kesehatan menjadi prioritas dengan tidak meninggalkan sektor ekonomi dan sosial dan keuangan," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2020).

Moeldoko menjelaskan, sektor kesehatan dan sektor ekonomi menjadi hal yang tak terpisahkan dalam Komite Penanganan COVID-19 dan PEN itu. Hal itu, kata dia, terwujud dalam program-program yang dilakukan.

"Itu terwujud dalam program, karena dalam program diikuti oleh anggaran-anggaran yang menyertainya. Ada anggaran kesehatan, untuk sektor bansos ada, untuk sektor ekonomi dan keuangan berbagai insentif dan stimulus disiapkan anggarannya. Semuanya tersiapkan dengan baik," katanya.

"Dan tak perlu diskusikan wah ini pemerintah condong ke ekonomi abai ke kesehatan, endak. Dalam struktur jelas, tugas fungsi dan peran Pak Doni selaku mantan ketua gugas tetap melekat dalam organisasi yang baru," sambung Moeldoko.

Lebih lanjut, Moeldoko juga menyampaikan perihal peran TNI dan Polri dalam Komite Penanganan COVID-19 dan PEN. Moeldoko menyampaikan meski tak masuk dalam struktur, TNI dan Polri tetap terlibat dalam Komite Penanganan COVID-19 dan PEN.

"Sebenarnya TNI Polri dalam UU sudah jelas, TNI adalah UU operasi militer selain perang, di pasal 7 dalam UU 34 sudah jelas tugas-tugas perbantuannya. Jadi mau dimasukkan ke gugus tugas atau tidak, begitu TNI diminta sudah otomatis. Polisi juga demikian. Tugas-tugas fungsi itu melekat pada berbagai peran negara untuk atas situasi. Walau tidak masuk dalam struktur tugas, secara normatif mereka sudah punya patokan UU untuk menjalankan tugasnya. Jadi nggak ada masalah," paparnya.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite tersebut terdiri atas Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, serta Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Komite Kebijakan tersebut diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Wakil Ketua Komite Kebijakan. Sementara, Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Ketua Pelaksananya.

(mae/dhn)