Survei Charta Politika: Hanya 34,9% Pemilih Pilkada Siap ke TPS

Elza Astari Retaduari - detikNews
Rabu, 22 Jul 2020 23:02 WIB
11 TPS di Jakarta melakukan pemungutan suara ulang. Salah satunya adalah TPS 002, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Begini prosesnya.
Foto: Ilustrasi warga datang ke TPS. (Rifkianto Nugroho/detikcom).
Jakarta -

Lembaga Charta Politika Indonesia mengukur kesiapan masyarakat bila Pilkada serentak 2020 tetap digelar pada 9 Desember. Mayoritas menyatakan tidak setuju, dan tak sampai 50% publik yang siap tetap datang ke TPS menyalurkan suaranya.

Survei dilakukan melalui wawancara telepon dengan metode simple random sampling kepada 2.000 responden yang tersebar di seluruh Indonesia pada 6-12 Juli 2020. Margin of error (toleransi kesalahan) survei 2,19% pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95%.

Hasil survei dirilis oleh Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya dalam diskusi daring bertema 'Trend 3 Bulan Kondisi Politik, Ekonomi, dan Hukum pada Masa Pandemi COVID-19', Rabu (22/7/2020). Pada survei ini, publik ditanya apakah setuju atau tidak dengan keputusan gelaran Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang.

Sebanyak 54,2% responden menyatakan tidak setuju Pilkada Serentak tetap diadakan pada tanggal 9 Desember 2020. Sementara itu 31,8% menyatakan setuju, dan 14,1% tidak tahu (TT) atau tidak jawab (TJ).

"Hanya 31,8% yang setuju pilkada tetap digelar 9 Desember. Ini jadi PR besar. Bukan tidak mungkin ini akan menjadi tantangan terbesar terhadap paritispasi publik pada penyelenggaraan pilkada sepanjang sejarah dilakukannya pemilihan secara langsung," ucap Yunarto.

Charta Politika kemudian juga mengukur tingkat partisipasi pemilih apabila Pilkada tetap digelar saat masih dalam pandemi virus Corona (COVID-19). Hasilnya adalah sebagai berikut:

- Pemilih Tetap datang ke TPS: 34,9%
- Pemilih Tidak akan datang ke TPS: 10,2%
- TT/TJ: 55%

"Responden yang menyatakan akan tetap datang ke TPS pada Pilkada nanti hanya 34,9%," kata Yunarto.

Selain itu, responden pun diminta menilai kemampuan KPU Daerah (KPUD) menggelar Pilkada 2020 dengan menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Sebanyak 68,7% responden menilai KPUD mampu menggelar Pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan seperti jaga jarak, disiplin menggunakan masker, hingga penyediaan sarana penunjang lain seperti hand sanitizer dan tempat cuci tangan.

Kemudian sebanyak 18,8 responden menyatakan KPUD tidak mampu. Lalu 12,6% tidak tahu atau tidak menjawab.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya melaporkan sejumlah akun medsos. Pelaporan itu terkait chat palsu yang mengatasnamakan dirinya.Yunarto Wijaya. (Foto: Agung Pambudhy/detikcom).

Hasil survei ini menjadi sorotan politikus PKS Nasir Djamil. Ia berharap keputusan Pilkada tetap digelar Desember nanti ditinjau ulang.

"Kemendagri harus berpikir ulang terkait dengan Pilkada 9 Desember 2020. Meskipun sebagian dari mereka mengatakan akan datang ke TPS tapi besar di antara mereka mengatakan tidak setuju," ungkap Nasir yang mengikuti rilis survei Charta Politika.

Anggota Komisi III DPR ini khawatir akan banyak yang golput bila pilkada digelar saat masa pandemi Corona. Nasir juga menyoroti biaya atau cost yang besar.

"Bisa jadi golput bisa banyak ini kalau dipaksa 9 Desember ini. Karena kalau misalnya kita jaga jarak, itu berarti orang di TPS itu sedikit. Berarti TPS makin banyak, petugasnya makin banyak juga. Itu akan berdampak pada pembiayaan penyelenggaraan ini. Mudah-mudahan negara tetap bisa melindungi," tuturnya.

Sementara itu menurut politikus PDIP Aria Bima, Pilkada dapat membuat roda perekonomian masyarakat bergerak kembali. Ini mengingat akibat pandemi, banyak masyarakat yang terkena dampak secara ekonomi.

"Kegiatan bikin kaus, bikin stiker, ada acara kampanye. Menurut saya keinginan untuk menolak atau ikut dalam pilkada itu, pikiran saya cuma satu. Dengan adanya pilkada akan ada guliran uang di masyarakat. Akan ada banyak orang beli pisang goreng untuk acara-acara kampanye. Bikin kaus, bikin masker, macem-macemlah," ujar Aria, dalam kesempatan yang sama.

"Selain memilih pemimpin yang baik, akan ada guliran di pilkada nanti supaya geliat ekonomi di bawah itu bergerak," tambah Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.

Sebelumnya, lembaga Indikator Politik juga menggelar survei terbaru terkait penyelenggaraan Pilkada 2020. Berdasarkan hasil survei mayoritas publik ingin pelaksanaan Pilkada pada Desember nanti ditunda.

Survei dilakukan menggunakan wawancara melalui telepon kepada 1.200 responden pada 13-16 Juli dengan metode simple random sampling. Margin or error pada survei ini kurang-lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%.

"63,1% menyatakan sebaiknya ditunda, 34,3% ingin tetap dilaksanakan di bulan Desember," ungkap Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei melalui diskusi daring bertema 'Perubahan Opini Publik terhadap COVID-19: Dari Dimensi Kesehatan ke Dimensi Ekonomi', Selasa (21/7).

(elz/gbr)