Charta Politika: 73,1% Responden Setuju Jokowi Reshuffle Menteri

Elza Astari Retaduari - detikNews
Rabu, 22 Jul 2020 19:53 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Maruf Amin memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.
Jokowi bersama menteri Kabinet Indonesia Maju. (Wahyu Putro A/Antara Foto)
Jakarta -

Lembaga Survei Charta Politika Indonesia mengungkap persepsi publik soal isu reshuffle menteri yang sempat diungkit oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebanyak 73,1% publik menginginkan ada reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Survei dilakukan melalui wawancara telepon dengan metode simple random sampling kepada 2.000 responden yang tersebar di seluruh Indonesia pada 6-12 Juli 2020. Margin of error (toleransi kesalahan) survei 2,19% pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95%.

Hasil survei dirilis oleh Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya dalam diskusi daring bertema 'Trend 3 Bulan Kondisi Politik, Ekonomi, dan Hukum pada Masa Pandemi COVID-19', Rabu (22/7/2020). Charta Politika awalnya mengukur soal kepuasan publik terhadap kinerja menteri-menteri Jokowi.

Hasilnya adalah sebagai berikut:

Puas dengan kinerja menteri: 49,7%
Tidak puas dengan kinerja menteri: 44,1%
Tidak tahu (TT)/tidak jawab (TJ): 6,2%

Kemudian Charta Politika memberi pertanyaan terkait wacaha reshuffle menteri. Mayoritas setuju adanya perombakan Kabinet Indonesia Maju. Berikut hasilnya:

Setuju reshuffle: 73,1%
Tidak setuju reshuffle: 13,3%
TT/TJ: 13,6%

"Kepuasan kinerja terhadap pemerintah pusat tidak berbanding lurus dengan kepuasan terhadap kinerja kabinet, di mana tingkat kepuasan berada di bawah 50 persen. Mayoritas responden juga menyatakan setuju dilakukannya reshuffle kabinet," ungkap Yunarto.

Hasil survei ini dikomentari oleh politikus Partai Golkar, Meutya Hafid. Menurut dia, hasil survei soal reshuffle ini harus menjadi perhatian serius karena hasilnya yang cukup tinggi.

"Ini hal yang baik untuk kemudian didalami. Skoringnya di kementerian masing-masing itu seperti apa karena dari sisi kepuasan terhadap pemerintahan kan cukup tinggi tapi untuk reshuffle saya rasa itu menarik. Memang angkanya tinggi karena presidennya sendiri menyatakan di depan publik," ungkap Meutya yang juga mengikuti hasil risil survei Charta Politika.

Presiden Jokowi pernah mengancam melakukan reshuffle lantaran menganggap ada menteri yang tidak becus menangani pandemi virus Corona (COVID-19). Meutya berharap agar dibentuknya Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2020 dapat menjawab kekhawatiran tersebut.

"Mudah-mudahan kekhawatiran yang tercermin dalam survei terjawab dengan Perpres 82/2020 yang kemarin dikeluarkan. Semoga ini jadi respons meski di luar mengenai isu reshuffle," sebutnya.

Sementara itu politikus PDIP Aria Bima tak mau banyak berkomentar soal reshuffle. Menurutnya itu adalah urusan Presiden Jokowi.

"Kalau reshuffle mau kapan, alasan apa, itu prerogatif presiden. Persoalan sekarang bagaimana persoalan COVID ini selesai," kata Aria dalam kesempatan yang sama.

Sebelumnya, lembaga Indikator Politik juga merilis hasil survei soal isu reshuffle kabinet. Hasilnya juga tidak terlalu berbeda dengan hasil survei Charta Politika.

Ada 64,8% responden dalam survei Indikator Politik yang setuju dilakukan reshuffle. Sebanyak 30,3% tidak setuju, dan 4,8% tidak tahu atau tidak menjawab.

Tonton video 'Survei Indikator: 64,8% Setuju Jokowi Reshuffle Kabinet':

[Gambas:Video 20detik]



(elz/gbr)