Alde Maulana Disabilitas yang Gagal Jadi PNS BPK Ngadu ke Pemprov Sumbar

Jeka Kampai - detikNews
Rabu, 22 Jul 2020 15:55 WIB
Alde Maulana yang batal dilantik PNS mengadu ke LBH Padang
Alde Maulana (Foto: Jeka Kampai/detikcom)
Direktur LBH Padang, Wendra Rona Putra, mengatakan kedatangan persoalan Alde juga masih dibahas oleh Kantor Staf Presiden (KSP) bersama satu kasus disabilitas lainnya. Dia mengatakan Sumbar merupakan salah satu daerah yang terdepan dalam perlindungan penyandang disabilitas.

"Menurut kami Sumbar adalah salah satu daerah yang maju soal perlindungan disabilitas, Perda disabilitas juga ada. Saya pikir Pemprov Sumbar punya peranan penting agar warganya mendapatkan jaminan bekerja di BPK RI," kata Wendra.

Dia berharap masalah ini segera selesai. Dia mengatakan permasalahan yang dialami Alde merupakan persoalan hak penyandang disabilitas.

"Kami ingin ada solusi cepat dalam penyelesaian masalah ini, karena memang ini terkait hak disabilitas, dan diselesaikan dengan cara-cara progresif," katanya.

Asisten I Pemprov Sumbar, Devi Kurnia menyatakan, masih akan mempelajari persoalan tersebut dan meminta LBH mengirim surat tertulis.

BPK juga sudah buka suara soal pemberhentian dengan hormat Alde. Dalam keterangan resmi BPK, dikutip Rabu (3/6), BPK membantah dugaan melakukan diskriminasi terhadap Alde.

"Dalam hal ini BPK menyatakan bahwa BPK telah melakukan konsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan BPK juga sudah menyampaikan penjelasan kepada LBH Padang tanggal 16 April 2020 atas surat permintaan penjelasan dari LBH Padang tertanggal 13 Maret 2020, tentang pemberhentian dengan hormat CPNS atas nama Alde Maulana," kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Selvia Vivi Devianti.

Halaman

(haf/haf)