Lembaga Era SBY Dibubarkan, PD: Video Marah-marah Jokowi Bukan Gimmick

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Selasa, 21 Jul 2020 20:50 WIB
Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Partai Demokrat (PD) angkat bicara tentang sejumlah lembaga era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibubarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). PD mengapresiasi pembubaran lembaga oleh Jokowi karena menilai sikap marah Jokowi kepada para menteri beberapa waktu lalu bukan sekadar sandiwara.

"Saya pikir ini tindak lanjut dari video marah-marah Jokowi kemarin. Kita apresiasi bahwa video marah-marahnya bukan sandiwara, bukan gimmick, tapi benar-benar dilaksanakan dengan membubarkan beberapa lembaga, yang secara konstitusi merupakan hak prerogatif presiden," kata Wasekjen PD Irwan kepada wartawan, Selasa (21/7/2020).

Presiden Jokowi tampak marah terhadap kinerja menterinya pada Kamis (18/6) dalam sebuah video yang diunggah akun YouTube Setpres. Ketika itu, Jokowi juga sempat mengucapkan kata reshuffle.

"Itu juga memberi sinyal bahwa Presiden ingin fokus pada penyelamatan ekonomi, sekaligus sinyal bahwa pemerintah lagi kesulitan, lagi benar-benar terpuruk secara pengelolaan ekonomi sehingga harus membubarkan lembaga ini," ujar Irwan.

Namun Irwan memberi catatan soal pembubaran lembaga yang dilakukan Jokowi. Dia menyinggung soal pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

"Yang jadi catatan tentu adalah terburu-buru pembubaran Gugus Tugas karena faktanya hari ini kita ketahui perkembangan sebaran COVID terus meningkat, terutama di beberapa daerah, baik yang meninggal positif, tapi kemudian dibubarkan dengan lebih menekankan pada penyelamatan ekonomi nasional," ucapnya.

"Ini jadi catatan khusus untuk Jokowi agar berhati-hati di sini karena keselamatan rakyat yang utama walaupun pilihannya bagaimanapun ekonomi harus segera dipulihkan dari COVID-19," sambungnya.

Irwan lalu kembali bicara soal lembaga era SBY yang saat ini dibubarkan oleh Jokowi. Dia meminta pemerintah juga memberikan solusi kepada tenaga honorer yang bekerja di lembaga yang dibubarkan tersebut.

"Kemudian hal yang penting lagi dengan bubarnya lembaga ini berdampak pada pemutusan kontrak hubungan kerja karena di beberapa lembaga ini sangat sedikit PNS diperbantukan, lebih banyak tenaga honor. Pemerintah jangan sekadar membubarkan, harus memberikan solusi lanjutan terkait karyawan lembaga-lembaga ini," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi membubarkan 18 tim kerja, badan, dan komite. Ada lembaga yang dibentuk di era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri hingga Presiden ke-6 RI SBY.

Keputusan itu termuat dalam Pasal 19 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditandatangani pada 20 Juli 2020.

(rfs/aud)