Pembacaan Putusan PKPU KCN Kembali Ditunda

Abu Ubaidillah - detikNews
Selasa, 21 Jul 2020 19:25 WIB
Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi hadir saat sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/7/2020). Hakim kembali penundaan sidang dikarenakan belum menerima salinan perdamaian yang diajukan debitur.
Foto: dok. KCN-Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi hadir saat sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/7/2020).
Jakarta -

Sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang melibatkan PT Karya Citra Nusantara (KCN) dan 6 krediturnya kembali ditunda. Penundaan sidang dilakukan karena permintaan fee dari para pengurus belum disepakati para pihak.

Kuasa Hukum KCN Agus Trianto mengungkapkan bahwa perusahaan berkomitmen menyelesaikan perkara PKPU secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, KCN telah membayar tunai kewajiban utang kepada 4 kreditur sebagaimana yang telah disepakati dan disaksikan hakim pengawas dengan sepengetahuan pengurus PKPU.

"Pembayaran kewajiban utang secara cash dan tunai kepada empat kreditur itu, wujud komitmen dari PT KCN untuk menyelesaikan kewajibannya yang disaksikan oleh hakim pengawas dan sepengetahuan pengurus PKPU," ujar Agus dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/7/2020).

Sementara itu Juru Bicara KCN Maya S Tunggagini menyebutkan pihaknya heran kenapa sidang terus menerus ditunda, sebab dari pihaknya sudah tidak ada kendala. Komitmen untuk penyelesaian secara cepat dan adil telah dibuktikan dengan membawa uang tunai sebesar USD 1 juta di depan majelis sidang pada persidangan yang lalu.

Ia juga membandingkan persoalan penyelesaian PKPU dengan perusahaan lainnya yang baru saja diputus dengan restruktur hutang bertahun-tahun.

"Coba KCN, disini kami sanggup bayar seluruh klaim yang dilayangkan oleh kreditur, kami tidak meminta restruktur, komitmen kami buktikan dengan membawa USD 1 juta dengan koper pada saat itu tapi hingga saat ini pembacaan putusan tetap ditunda bahkan sampai dua kali," ungkapnya.

Terkait telah dibayarkannya kewajiban utang kepada 4 kreditur, Direktur Utama KCN Widodo Setiadi mengungkapkan perusahaan juga akan membayarkan kewajiban utang kepada 2 kreditur lain setelah putusan disampaikan ketua majelis hakim.

"Kami ingin masalah ini cepat selesai. Kami siap membayar utang secara cash dan tunai kepada kreditur," sambung Widodo.

Penundaan ini semakin memperpanjang episode putusan KPU yang awalnya diajukan pengacara Juniver Girsang. Juniver mengklaim KCN berkewajiban memberi komisi yang pada faktanya tidak terkait kontrak kedua belah pihak.

PKPU kemudian berlanjut mempertemukan KCN dengan 6 kreditur. Setelah molor 6 bulan sesudah kesepakatan kreditur dan debitur, Majelis Hakim masih belum bisa memutuskan perkara PKPU.

Hal ini dikarenakan Pengurus PKPU Patra M Zein menuntut pembayaran fee sebesar 5,5% atau sekitar Rp 7,804 miliar dari nilai gugatan. Sebaliknya, KCN menilai permintaan tersebut terlalu besar dibanding kompleksitas perkara sehingga KCN menawarkan negosiasi sebesar Rp 500 juta. Nilai ini ditimbang berdasarkan kompleksitas perkara yang melibatkan 6 kreditur dan masih berpeluang untuk negosiasi.

Sementara itu, Anggota Majelis Hakim Pemutus, Desbeneri Sinaga SH dalam kesempatan sidang meminta agar pengurus kembali berbicara dengan debitur terkait angka pembayaran. Menurutnya, fee 5,5% yang diminta merupakan batas atas yang diatur regulasi PKPU.

"Itu angka maksimal, bukan harus sebesar itu, karena itu coba antara pihak mencari kesepakatan," ujar Desbeneri.

Sebagai informasi, penundaan sidang PKPU akan kembali dilanjutkan dengan mempertemukan para pihak pada Rabu (22/7) untuk mencapai kesepakatan terkait fee pengurus. Majelis Hakim sendiri akan membacakan putusan PKPU KCN pada Jumat (24/7).

"Masalah fee akan diberi waktu hingga Rabu, dan perkara ini akan kita putus pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020," kata Ketua Majelis Hakim Pemutus, Robert SH M Hum.

(ega/ega)